Opini – Tahun 2025 menjadi momentum krusial bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung Selatan. Bukan sekadar pergantian jabatan, pemilihan direksi kali ini adalah tentang menentukan siapa yang layak menjadi nakhoda baru untuk mengarahkan kapal BUMD ke pelabuhan keberhasilan. Sebuah keputusan yang akan menentukan—apakah BUMD akan berlayar dengan arah pasti menuju kesejahteraan rakyat, atau justru karam di tengah ombak kepentingan politik dan lemahnya manajemen.
Mengapa Pemilihan Direksi Begitu Penting?
Direksi bukan hanya pimpinan administratif. Mereka adalah pengambil keputusan strategis yang menentukan arah bisnis dan sosial BUMD.
Kinerja keuangan, inovasi layanan, hingga seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat, semua bergantung pada kualitas para direksi.
Direksi yang kompeten, berintegritas, dan berwawasan publik akan mampu menumbuhkan BUMD yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Sebaliknya, direksi yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok dapat menjadi sumber kerugian bagi daerah dan rakyat.
Peran Strategis DPRD dalam Proses Pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemilihan direksi berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi politik. Ada empat langkah strategis yang seharusnya menjadi fokus:
1. Menetapkan Kriteria yang Jelas dan Terukur.
Calon direksi harus diuji berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas, serta visi kepemimpinan. Kriteria ini seharusnya terbuka untuk publik agar masyarakat dapat turut mengawasi dan memberi masukan.
2. Mengawasi Proses Seleksi Secara Ketat.
DPRD perlu memastikan seluruh tahapan — mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman, seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga wawancara — dilakukan dengan prinsip akuntabilitas tinggi dan tanpa titipan politik.
3. Melibatkan Partisipasi Masyarakat.
Transparansi publik bukan sekadar formalitas. Melalui forum konsultasi atau survei, masyarakat dapat menilai integritas dan rekam jejak calon. Suara rakyat penting agar direksi terpilih benar-benar mewakili kepentingan daerah.
4. Menjaga Independensi dari Konflik Kepentingan.
DPRD harus memastikan bahwa calon direksi tidak memiliki hubungan pribadi atau politik yang berpotensi memengaruhi kebijakan BUMD. BUMD harus dijauhkan dari praktik nepotisme dan patronase kekuasaan.
Direksi Ideal: Profesional, Integritas Tinggi, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
Direksi BUMD yang ideal bukan hanya ahli bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
Profesional: Berpengalaman dalam bidang yang relevan dan paham prinsip manajemen modern.
Berintegritas: Jujur, adil, serta menjunjung tinggi etika dan hukum.
Berorientasi pada Pelayanan Publik: Memastikan BUMD hadir untuk masyarakat, bukan untuk segelintir kepentingan.
Visioner: Mampu membaca arah ekonomi daerah dan mengubah tantangan menjadi peluang.
Pemimpin yang Membangun Tim: Menggerakkan karyawan dalam semangat kolaboratif dan produktif.
Bebas dari Intervensi Politik: Menjalankan keputusan bisnis secara independen dan profesional.
Menuju BUMD Lampung Selatan yang Unggul dan Berdaya Saing
Pemilihan direksi BUMD Lampung Selatan 2025 bukan hanya urusan administratif, tetapi investasi moral dan ekonomi jangka panjang.
BUMD adalah instrumen strategis daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena itu, proses seleksi direksi harus dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Harapan masyarakat kini tertuju pada DPRD dan pemerintah daerah — agar tidak menjadikan BUMD sebagai “ladang kekuasaan”, melainkan sebagai simbol kemajuan ekonomi Lampung Selatan yang sesungguhnya.
Oleh Redaksi Ruang News Indonesia
(Opini ini merupakan refleksi redaksi terhadap pentingnya tata kelola BUMD yang bersih dan profesional demi kemajuan Lampung Selatan.)
