BANDAR LAMPUNG — RUANG NEWS INDONESIA — Sebuah kabar beredar di Bandar Lampung. Dua anggota DPRD Kota Bandar Lampung disebut terlibat dalam dugaan penggerebekan di sebuah hotel di kawasan MBK pada Selasa sore, 18 Agustus 2026.
Mereka disebut berinisial EH, anggota Komisi I dari PAN, dan SN, anggota Komisi IV dari PDIP.
Kabar itu belum terverifikasi secara independen. Tetapi karena menyangkut pejabat publik, isu tersebut telanjur menjadi konsumsi masyarakat.
LSM PRO RAKYAT meminta PAN dan PDIP tidak membiarkan kabar itu berjalan sendirian.
Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin A.M. dan Sekretaris Umum Johan Alamsyah menyampaikan desakan tersebut saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu, 19 Agustus 2026.
Aqrobin mengatakan partai harus memberikan kepastian. Bukan untuk menghakimi kader, melainkan untuk menghentikan spekulasi.
«“Kami tidak ingin menghakimi atau menyimpulkan sesuatu. Tetapi karena yang disebut adalah anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat, maka informasi seperti ini perlu segera dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan fitnah dan spekulasi.”»
Logikanya sederhana: bila kabar itu keliru, bantah. Bila ada persoalan yang perlu diperiksa, periksa melalui mekanisme yang berlaku.
Yang tidak dibutuhkan publik adalah ruang kosong yang kemudian diisi rumor.
Jabatan Publik Membawa Beban Etik
Aqrobin menilai persoalan tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai urusan pribadi apabila benar melibatkan pejabat publik.
Ada persoalan etika dan integritas yang ikut dipertaruhkan.
Namun, ada batas yang juga harus dijaga: kabar bukan fakta dan tuduhan bukan putusan.
Karena itu, LSM PRO RAKYAT meminta pimpinan PAN dan PDIP pada tingkat organisasi yang berwenang memberikan klarifikasi.
Johan: Jangan Pilih karena Baliho
Johan Alamsyah membawa persoalan ini ke soal yang lebih besar: bagaimana masyarakat memilih wakilnya.
Menurut dia, anggota DPRD bukan sekadar pemegang kursi politik. Mereka membawa mandat pemilih dan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.
«“Jangan hanya melihat baliho, slogan, janji politik atau iming-iming, apalagi popularitas. Lihat rekam jejaknya, lihat kinerjanya, lihat keberpihakannya kepada masyarakat dan lihat pula bagaimana mereka menjaga amanah selama masa jabatan.”»
Ia mengingatkan masyarakat agar semakin kritis menjelang pemilu.
«“Jangan sampai rakyat dipintari oleh politikus yang hanya datang ketika membutuhkan suara.”»
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap budaya politik yang kerap membuat publik lebih sibuk mengingat wajah kandidat daripada memeriksa rekam jejaknya.
Tiga Pertanyaan yang Belum Terjawab
Isu ini setidaknya menyisakan tiga pertanyaan.
Apa yang sebenarnya terjadi di hotel kawasan MBK pada Selasa sore itu?
Benarkah dua anggota DPRD yang disebut berada di lokasi sebagaimana kabar yang beredar?
Jika informasi tersebut tidak benar, kapan PAN dan PDIP memberikan bantahan resmi?
Sebaliknya, jika memang terdapat peristiwa yang perlu dipertanggungjawabkan secara etik, publik berhak mengetahui apakah partai akan menanganinya sesuai aturan.
Johan mengatakan klarifikasi penting agar isu tidak berubah menjadi penghakiman.
«“Kalau isu itu salah, harus dihentikan dan diluruskan. Tetapi apabila memang ada dan faktanya benar adanya kejadian, tentu harus ada mekanisme pertanggungjawaban sesuai aturan dan etika yang berlaku.”»
Jangan Biarkan Rumor Mengadili
LSM PRO RAKYAT meminta pimpinan partai terkait, DPRD Kota Bandar Lampung, dan pihak-pihak yang disebut memberikan penjelasan secara proporsional.
Sebab persoalannya bukan sekadar apakah sebuah kabar menarik perhatian publik.
Persoalannya adalah bagaimana lembaga politik menjaga kepercayaan masyarakat ketika nama kadernya terseret isu.
Jika benar, mekanisme etik harus bekerja.
Jika salah, bantahan harus disampaikan.
Jika belum diketahui, maka penyelidikan dan klarifikasi harus dilakukan.
Yang tidak boleh terjadi adalah rumor berubah menjadi vonis, sementara fakta tertinggal di belakang.
«“Rakyat telah memilih wakilnya bukan untuk sekadar mendapatkan kursi kekuasaan. Tetapi rakyat memberikan mandat dan kepercayaan untuk kebaikan,” kata Aqrobin.»
Catatan Redaksi
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan peristiwa tersebut masih sebatas informasi yang beredar dan belum terkonfirmasi secara independen.
Ruang News Indonesia tidak menyatakan bahwa dugaan tersebut benar terjadi. Pihak-pihak yang disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, maupun hak jawab.
Dalam berita, isu boleh menjadi pintu. Tetapi fakta harus menjadi tujuan.
RUANG NEWS INDONESIA — Berita dan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya.
