Oleh: Redaksi Ruang News Indonesia
Peringatan keras yang dilontarkan Menteri koordinator bidang pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, kepada Bupati Lampung Selatan—yang tak lain adalah menantunya sendiri—mengubah momentum HUT ke-69 Lampung Selatan dari ruang selebrasi menjadi panggung ketegangan politik. Teguran yang disampaikan secara terbuka di hadapan publik ini sontak menjadi sorotan, terlebih karena Lampung Selatan sedang bersiap merayakan hari jadinya dengan berbagai agenda besar dalam rangka Lamsel Fest 2025.
Di hadapan publik, Zulhas menegur: “Jangan main proyek, awas saya kapok!” Sebuah kalimat yang bukan hanya menggema, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar—baik soal ketegasan seorang pejabat negara, maupun potensi dinamika personal di lingkaran keluarga.
Di permukaan, peringatan tersebut tampak sebagai bentuk ketegasan seorang pemimpin yang ingin memastikan pembangunan daerah berjalan tanpa celah korupsi. Zulhas seolah mengirim pesan bahwa integritas tak boleh dikompromikan—even ketika yang ditegur adalah keluarga sendiri. Dari sudut pandang ini, teguran itu terlihat sebagai langkah progresif yang jarang dilakukan oleh tokoh politik yang memiliki kedekatan personal dengan pejabat daerah.
Namun, konteks Lampung Selatan tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelam masa lalu. Publik tentu masih mengingat kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, yang divonis bersalah dalam perkara suap proyek infrastruktur beberapa tahun lalu. Luka tersebut belum sepenuhnya sembuh. Jejak kasus itu telah meninggalkan trauma publik dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan proyek daerah. Dalam lanskap inilah teguran Zulhas menggema—membangkitkan kembali ingatan publik tentang bagaimana penyimpangan anggaran pernah merusak pemerintahan daerah.
Bayang-bayang kasus Zainudin Hasan menjadi latar yang tak bisa diabaikan. Publik bertanya-tanya: apakah teguran Zulhas merupakan upaya mencegah sejarah kelam itu terulang, atau sekadar bentuk kehati-hatian politik agar tidak ada noda baru yang menyeret nama keluarga besar?
Membaca politik tidak cukup dari permukaan. Teguran terbuka itu justru menyeret publik pada paradoks klasik: tumpang tindih antara kekuasaan politik dan hubungan keluarga. Ketika pejabat negara sekaligus ketua umum partai menegur bupati yang merupakan menantunya, publik wajar mempertanyakan motif: ketegasan autentik atau strategi pencitraan?
Dalam kultur politik yang masih dipenuhi patronase, teguran lantang ini mudah dipersepsikan sebagai manuver menjaga reputasi, terlebih ketika Lampung Selatan memiliki rekam jejak panjang isu proyek yang rawan penyimpangan. Pertanyaannya: apakah teguran itu akan sama kerasnya jika bupati tersebut bukan bagian dari keluarganya? Atau justru karena ini relasi keluarga, panggung publik dipilih untuk mempertegas jarak sekaligus membersihkan citra?
Pertanyaan lain mencuat: mengapa teguran tidak disampaikan secara internal terlebih dahulu? Dengan hubungan keluarga yang dekat, ruang privat bisa menjadi pilihan paling natural. Namun ketika dilakukan terbuka, publik makin sulit menahan spekulasi bahwa ada dinamika internal yang lebih kompleks—baik soal politik partai, pengaruh keluarga, maupun kehendak untuk memotong isu sebelum menjadi bola liar.
Lebih jauh, peringatan Zulhas menyoroti persoalan mendasar yang tak kunjung tuntas: bagaimana pejabat publik memisahkan otoritas negara dari ikatan keluarga. Ini bukan lagi sekadar teguran, tetapi persoalan etika jabatan, tata kelola pemerintahan, dan mitigasi konflik kepentingan.
Jika Zulhas ingin peringatannya bermakna substantif, langkah lanjutannya harus lebih dari retorika panggung. Pengawasan internal harus diperkuat, disiplin partai harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan ruang proyek publik harus steril dari intervensi keluarga, kader, maupun kepentingan politik apa pun.
Dengan begitu, teguran keras itu tidak berhenti sebagai drama politik keluarga, tetapi menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan Lampung Selatan yang bersih, profesional, dan berintegritas—sesuatu yang sangat dibutuhkan daerah ini setelah masa lalu kelam yang pernah menimpanya.
—
Opini ini tidak bermaksud menghakimi, melainkan mengajak pembaca melihat persoalan secara lebih jernih dan objektif.
Ruang News Indonesia — berita dan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya
