Jakarta (RuangNewsIndonesia.Com) – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran telah menunjukkan keteguhan arah dan capaian nyata di tengah tekanan global. Namun, eksekusi kebijakan dan empati sosial perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terukur di angka, tetapi juga terasa hingga ke rakyat kecil.
“Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi, mempertahankan stabilitas makro, dan menjaga kepercayaan pasar di tengah badai ketidakpastian global. Tapi di balik semua capaian itu, tantangan terbesar justru ada di ruang paling sunyi: seberapa dalam kita mendengarkan rakyat,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).
Fakhrul menilai, ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah kombinasi tekanan global, mulai dari perang dagang AS–China, geopolitik Timur Tengah, hingga perubahan arah kebijakan The Fed dan ECB. “Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas lima persen, neraca perdagangan surplus, inflasi stabil, dan pasar keuangan tetap tertib. Itu capaian yang layak diapresiasi,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa stabilitas bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi menuju kesejahteraan rakyat. “Tantangan ke depan bukan mempertahankan angka, tapi memberi makna. Pertumbuhan ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.
Fakhrul memuji gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang berani dan cepat dalam mengambil keputusan, namun menekankan pentingnya pendalaman eksekusi agar kebijakan tidak berhenti di tataran niat baik. “Presiden punya kerangka pikir jelas: OODA — Observe, Orient, Decide, and Act. Tapi dalam tahap ‘Act’, masih banyak ruang perbaikan konstruktif,” ungkapnya.
Ia mencontohkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu diarahkan menuju zero incident dan memaksimalkan manfaat bagi penerima. “Kebijakan harus disertai empati. Rakyat perlu merasa didengarkan, bukan sekadar dicatat,” tegas Fakhrul.
Ia juga menyoroti pentingnya stimulus bagi kelas menengah agar daya beli tetap terjaga. “Ke depan, perlu lebih banyak insentif dan pengurangan beban bagi kelas menengah,” ujarnya.
Koordinasi antarlintas lembaga juga menjadi catatan penting. “Ada semangat besar di tingkat pusat, tapi sering kali berhenti di tengah birokrasi. Ini yang harus diselesaikan agar eksekusi tidak kehilangan daya dorongnya,” katanya.
Fakhrul menilai kebijakan pemerintah dalam mendorong likuiditas ke sektor riil sudah tepat. Namun, langkah itu perlu dilengkapi dengan percepatan belanja publik agar efeknya lebih luas. “Uang sudah bergerak ke dunia usaha, tapi belum cukup menghangatkan rumah tangga. Pemerintah perlu mempercepat belanja sosial, infrastruktur, dan daerah agar efeknya berlapis — dari petani, buruh, hingga pengusaha kecil,” jelasnya.
Menurutnya, daya beli rakyat adalah fondasi kepercayaan ekonomi. “Kalau rakyat percaya dan berani belanja, ekonomi akan pulih dari bawah. Konsumsi yang kuat akan memancing investasi tanpa harus dipaksa,” katanya.
Dalam jangka menengah, Fakhrul menekankan pentingnya reformasi pajak dan bea cukai untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan formal. “Kita tak bisa tumbuh besar di atas ekonomi yang separuhnya tak tercatat. Pajak harus jadi bentuk gotong royong nasional, bukan beban,” jelasnya.
Ia juga menilai perang dagang global justru membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat investasi baru di sektor strategis seperti logam langka, data center, dan energi baru. “Kita harus berani menjadikan perang dagang sebagai kesempatan dagang. Dunia sedang mencari rumah produksi baru, dan Indonesia harus siap — dengan lahan, energi, insentif fiskal, dan tenaga kerja kompeten,” tegasnya.
Selain itu, disarankan agar diversifikasi mata uang perdagangan juga perlu digalakkan agar ketergantungan pada dolar AS berkurang.
Lima Catatan Strategis
Fakhrul memberikan sejumlah catatan strategis bagi arah ekonomi nasional: pertama, gunakan momentum harga komoditas tinggi untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar surplus neraca; kedua, mempercepat eksekusi program pemerintah melalui koordinasi antarkementerian dan daerah; ketiga, perkuat empati kebijakan publik agar rakyat kecil dan UMKM lebih terlibat; dan keempat, melakukan reformasi pajak dan bea cukai yang sederhana dan inklusif.
Adapun catatan kelima, diversifikasi perdagangan dan mata uang asing untuk mengurangi risiko eksternal, keenam, dorong digitalisasi dan produktivitas tenaga kerja nasional, dan ketujuh, perluas ruang fiskal agar pertumbuhan bisa menembus di atas 5,5 persen pada 2026. “Ekonomi adalah soal kepercayaan dan rasa yang didengar. Presiden sudah menyalakan semangat besar, kini tugas kita memastikan semangat itu sampai ke setiap rumah dan setiap hati,” tutup Fakhrul.
Sumber: InfoPublik.id
