Jakarta (RuangNewsIndonesia.Com) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet senam asal Israel yang berencana untuk bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.
“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober mendatang,” kata Yusril dalam keterangan resmi, Kamis (9/10/2025).
Sikap tegas pemerintah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menko Yusril menyoroti pidato Presiden di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina.
Selain itu, keputusan ini juga merespons harapan masyarakat luas. Yusril menyatakan bahwa pemerintah telah menyimak adanya penolakan keras dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan, pemerintah daerah, hingga partai politik terkait rencana kedatangan atlet Israel ke Jakarta.
“Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten dalam sikapnya terhadap Israel. Kami tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang, menurut pemberitaan media Israel, akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta,” tegasnya.
Yusril menambahkan bahwa sikap pemerintah untuk tidak memberikan visa kepada atlet Israel telah dikoordinasikan dengan jajaran kementerian di bawah Kemenko Kumham Imipas.
“Beliau menjelaskan bahwa memang pernah ada surat sponsorship dari federasi olahraga senam artistik ini. Namun, karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah Indonesia yang akan menolak memberikan visa kepada atlet Israel, federasi senam artistik ini sudah menarik kembali surat sponsorship yang mereka ajukan sebelumnya,” jelas Yusril.
Sebagai informasi, Federasi Gimnastik Indonesia akan menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Keikutsertaan Israel dalam gelaran tersebut memicu penolakan dari berbagai pihak.
