Jakarta (RuangNewsIndonesia.Com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang angka inflasinya masih di atas 3,5 persen untuk segera mengambil tindakan pengendalian. Hal ini disampaikan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (2/9/2025).
“Inflasi kita jaga di angka range 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya paling rendah 1,5 persen, paling tinggi 3,5 persen,” kata Mendagri Tito melalui keterangan resmi.
Lebih lanjut, Tito Karnavian menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year pada Agustus 2025 sebesar 2,31 persen. Sementara itu, inflasi pada Agustus 2025 dibanding Juli 2025 mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.
Menurutnya, kondisi inflasi secara nasional masih terkendali, mengingat target inflasi nasional berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Angka ini dinilai sebagai titik seimbang yang menguntungkan konsumen maupun produsen.
“Itu (artinya) konsumen senang, harga terjangkau barang ada produsen juga senang, petani dan nelayan karena harganya bisa menutupi cost operasional biaya operasional mereka,” ujar Mendagri.
Mendagri juga menekankan pentingnya bagi daerah dengan inflasi tinggi untuk segera menggelar rapat dan mencari penyebabnya. “Apakah suplainya yang kurang, barang apa dan kemudian apakah distribusinya yang macet, cuma dua itu saja,” imbuhnya.
Pemerintah pusat juga akan melakukan intervensi melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk mengendalikan inflasi di daerah. Pemerintah akan memantau komoditas yang menyebabkan inflasi tinggi di sejumlah daerah.
Secara umum, komoditas seperti bawang merah dan beras perlu diwaspadai karena memberikan andil besar terhadap inflasi. Pemerintah terus melakukan intervensi melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar harganya terjangkau oleh masyarakat.
