Jakarta (RuangNewsIndonesia.Com) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendanaan alternatif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah ketergantungan pada transfer pusat.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, yang membahas pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap kemandirian fiskal daerah.
“Daerah memiliki potensi besar dan perlu didorong untuk memanfaatkan pendanaan alternatif. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan antara lain Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi atau sukuk daerah, hibah atau pinjaman internasional, crowdfunding, CSR dan filantropi, serta optimalisasi aset daerah. Tentu, setiap opsi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan,” ujar Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Bima Arya menyoroti bahwa cita-cita kemandirian fiskal yang diamanatkan sejak otonomi daerah 29 tahun lalu belum sepenuhnya terwujud. Data menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah dan sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
“Dari 38 provinsi, hanya 11 yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Di tingkat kabupaten, hanya 4 dari 415 kabupaten yang masuk kategori fiskal kuat, dan di tingkat kota hanya 11 dari 93 kota,” ungkapnya.
Ia memberikan contoh beberapa praktik baik di daerah yang berhasil memanfaatkan pendanaan alternatif. Kota Semarang berhasil membangun sistem penyediaan air minum melalui skema KPBU. Kota Madiun menjalankan program penerangan jalan senilai Rp100 miliar dengan dana non-APBD. Kota Samarinda membangun rumah sakit dengan pendanaan alternatif. Kota Bogor membangun museum melalui crowdfunding yang melibatkan filantropi lokal.
“Di Samarinda, Rumah Sakit Umum Daerah dibangun dengan dana Rp1,1 triliun. Di Kota Bogor, museum dibangun tanpa APBD, melainkan melalui crowdfunding dengan melibatkan filantropi lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah sebagai kunci peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai banyak aset daerah belum dikelola secara maksimal karena masalah pencatatan atau status kepemilikan yang belum jelas.
Kemendagri, lanjutnya, akan mendorong Pemda untuk melakukan inventarisasi dan membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset, baik jangka pendek maupun panjang. Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam konteks ini.
“Kemendagri akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh daerah untuk melakukan inventarisasi aset-aset daerah. Aset-aset yang potensial akan dikerjasamakan dengan unit-unit usaha Kopdes,” terangnya.
Selain itu, Bima Arya juga menekankan perlunya reformasi birokrasi fiskal, transformasi layanan pajak daerah, integrasi sistem informasi keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Dengan langkah-langkah tersebut, pemanfaatan pendanaan alternatif diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Kemendagri berkomitmen untuk mendampingi Pemda melalui pembinaan, pengawasan, serta evaluasi berkala berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Kemendagri memiliki komponen-komponen yang melakukan pengawasan dan penguatan kapasitas daerah. Kami mendorong, mendampingi, memberikan pendampingan, serta melakukan evaluasi rutin. SIPD memungkinkan pemantauan informasi secara real-time,” pungkasnya.
