Jakarta, Ruang News Indonesia — Pemerintah akhirnya angkat suara mengenai kekurangan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2025. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/12/2025), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes Yandri Susanto memastikan bahwa sisa Dana Desa 2025 akan dibayarkan pada 2026 tanpa memotong pagu Dana Desa tahun berikutnya.
“Kekurangan akan dibayarkan pada 2026. Tidak mengganggu Dana Desa 2026,” tegas Yandri.
Namun, jaminan tersebut tidak memadamkan gelombang kritik.
PMK 81 Diduga Jadi Pemicu Ketegangan
Situasi memanas sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Regulasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Dana Desa tahap II untuk kegiatan non-earmarked tidak akan dibayarkan, karena skema baru dianggap tidak mampu menutupi kebutuhan pembiayaan desa.
Di sinilah ketegangan mulai menguat.
Kebijakan penyelesaian kekurangan pembayaran diundur ke 2026 oleh sebagian pihak dinilai sebagai langkah tidak populer, bahkan mencuat dugaan bahwa keputusan ini dikeluarkan karena menjelang rencana demonstrasi besar-besaran kepala desa se-Indonesia.
Jawaban yang Masih Menggantung
Dalam pernyataannya, Yandri tidak menjelaskan secara rinci apa penyebab Dana Desa tahap II tahun 2025 belum cair, terutama setelah PMK 81 diterapkan.
Akibatnya, spekulasi publik semakin liar.
Desa yang sedang melaksanakan program pembangunan vital kini bertanya-tanya:
Apakah PMK 81 menjadi biang kelambatan pencairan? Apakah ada kendala teknis atau fiskal yang ditutupi? Kemana sebenarnya tersendatnya Dana Desa 2025?
Sejauh ini, tidak ada penjelasan resmi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara gamblang.
Situasi di Lapangan: Janji Tak Cukup
Keputusan pemerintah untuk menutupi kekurangan pembayaran melalui empat skema teknis — mulai dari penggunaan sisa Dana Desa earmarked hingga pemanfaatan SILPA — justru dinilai sebagai solusi tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah transparansi anggaran.
Koordinasi pemerintah dengan Apdesi Merah Putih, Papdesi, AKSI, PPDI, dan PABPDSI memang menghasilkan kesepakatan.
Namun di tingkat bawah, perangkat desa dan masyarakat lebih menunggu kejelasan daripada pernyataan politik.
Surat Edaran Bersama Akan Terbit — Tapi Apakah Menjawab Masalah?
Pemerintah berjanji menerbitkan surat edaran bersama Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemendes sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan desa dalam menyikapi persoalan Dana Desa 2025.
Tapi pertanyaannya tetap sama:
apakah surat itu akan memberi kejelasan, atau sekadar meredakan tekanan menjelang aksi kepala desa?
Isu Dana Desa bukan lagi soal administrasi semata. Ia berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
Desa menunggu jawaban.
Masyarakat menunggu transparansi.
Negeri menanti kejujuran.
Dan hingga kini, pertanyaan terbesar belum terjawab: apa yang sebenarnya terjadi terhadap Dana Desa 2025—dan apa peran PMK 81 dalam keterlambatan pencairan?
