Lampung Selatan, RNI.COM – Komisi III DPRD Lampung Selatan melontarkan kritik pedas terhadap Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan, Sri Widiyarto, yang dinilai tidak komunikatif dan sulit dihubungi.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 di ruang Komisi III, Selasa (29/7/2025).
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Johani, secara terang-terangan mengungkapkan kesulitan menghubungi Sri Widiyarto, bahkan hanya untuk membalas pesan WhatsApp.
“Kami menyebutnya ‘Yang Terhormat Bapak Widi’, karena membalas WA saja susahnya luar biasa. Sampai hari ini, pesan dari Pak Bowo pun belum dijawab,” sindir Johani, yang disambut gelak tawa anggota dewan lainnya.
Johani menilai gaya komunikasi Sri Widiyarto cenderung tertutup dan eksklusif, sehingga menghambat koordinasi antara dinas dan DPRD. Ia meminta agar mekanisme koordinasi diperbaiki agar komunikasi antarinstansi dapat berjalan lebih baik.
Menanggapi kritik tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, M. Darmawan, menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa Sri Widiyarto sering mematikan ponselnya karena dibanjiri panggilan dan pesan yang tidak penting.
Untuk menghindari masalah serupa, Darmawan meminta agar koordinasi dengan Kabid Sarpras dilakukan melalui dirinya.
Darmawan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi percepatan pembangunan sektor pendidikan di Lampung Selatan.
