Kalianda, Lampung Selatan (RuangNewsIndonesia.Com)— Setelah beberapa kali rapat skor dan tarik urat soal dokumen anggaran, RAPBD 2026 akhirnya disahkan DPRD Lampung Selatan. Dokumen yang sebelumnya sulit ditemukan, tak lengkap, dan “masih dipersiapkan”, kini secara ajaib lengkap, rapi, dan siap tanda tangan tepat pada hari paripurna.
Rakyat menyebutnya keajaiban birokrasi, sementara pejabat menamakannya hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi.
Kronologinya jelas:
– saat pembahasan — data TPP ASN belum ada
– saat ditanya hibah — masih menunggu laporan
– saat Banggar mendesak — rapat diskors
– saat paripurna dan kamera media menyala — semua dokumen hadir dengan percaya diri seperti model fashion show politik anggaran
Wakil Ketua DPRD Merik Havit sebelumnya menggebrak pembahasan:
“Ini APBD, bukan acara kejutan.”
Namun publik yang mengikuti dramanya bertanya-tanya:
Apakah datanya muncul karena naskah anggaran akhirnya selesai, atau karena momentum politik sudah tiba?
Babak akhir: Semua rukun, semua tanda tangan
Pada paripurna Rabu (26/11/2025), seluruh fraksi kompak menyetujui APBD 2026. Tak ada dialog tegang seperti di ruang Banggar. Tak ada pertanyaan soal data. Tak ada lagi kalimat “nanti kami kirim via WA”.
Di hari itu semua hadir:
jas disetrika,
sepatu mengilat,
dan kalimat pembangunan mengalun elegan.
Bupati Radityo Egi Pratama menyampaikan pidato penuh visi:
“Kompas pembangunan harus tepat arah dan tepat keberpihakan.”
Kalimat yang terdengar seperti pelurus seluruh drama pembahasan — atau penutup adegan sebelum kredit film naik.
Isu strategis dipaparkan: UMKM, digitalisasi, ketahanan pangan, infrastruktur, dan tata kelola keuangan. Semua ideal di podium — seperti biasa.
Bagian yang semakin pedas — tetap dalam batas etis
Usai paripurna, publik bukan fokus pada bunga meja rapat atau foto pose salam komando.
Yang dibicarakan justru ini:
Kalau saat pembahasan Banggar data masih dicari, kenapa saat paripurna justru tersedia tak bersisa?
Apakah proses anggaran benar-benar persoalan teknis, atau ada ritme lain yang mengatur kapan dokumen muncul dan kapan wajah harus serius?
Apakah rapat panas adalah bentuk pengawasan, atau sekadar ritual sebelum babak aklamasi?
Dan komentar paling satir di tengah masyarakat:
“Yang penting setiap tahun ada rapat marah-marah dulu, terus jas baru dulu. Setelah itu APBD lewat juga.”
Tidak ada yang menuduh — namun kritik publik jelas:
APBD bukan sekadar soal anggaran, tapi soal gaya, gengsi, panggung, dan kadang drama politik yang lebih rapi dari kertas A4 di meja sidang.
Dengan APBD 2026 telah disahkan, masyarakat hanya menunggu babak berikutnya:
Jika realisasi anggaran sesuai janji publik – drama selesai.
Jika realisasi anggaran kembali minim – episode baru akan dimulai dengan pemeran yang sama, dialog yang sama, dan tentu jas baru yang sama mengkilatnya.
Yang jelas, rakyat berharap: Tahun depan yang dipoles bukan hanya sepatu sidang, tetapi juga serapan anggaran.
Sampai jumpa di tayangan RAPBD 2027 — semoga bukan season ke sekian dari drama “datanya di mana?”.
