Anggaran besar disusun di tengah keterbatasan fiskal dan sorotan publik terhadap perjalanan dinas DPRD.
LAMPUNG SELATAN, 16 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengusulkan Raperda APBD 2027 senilai lebih dari Rp2,1 triliun. Rancangan itu disampaikan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar mewakili Bupati Radityo Egi Pratama dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan, Rabu, 16 September 2026.
Pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,111 triliun, terdiri atas PAD Rp440,16 miliar dan pendapatan transfer Rp1,67 triliun. Sementara belanja mencapai Rp2,113 triliun, dengan porsi terbesar untuk belanja operasi sebesar Rp1,52 triliun.
Pemerintah menyatakan anggaran diarahkan untuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
Raperda mencatat defisit Rp2,76 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp42,88 miliar, sedangkan pengeluaran Rp40,11 miliar, termasuk pembayaran cicilan pokok utang Rp36,11 miliar dan penyertaan modal Rp4 miliar.
Secara administrasi, APBD tersebut dirancang berimbang. Namun, angka di atas kertas belum otomatis menjadi manfaat di lapangan.
Jalan yang diperbaiki, pelayanan yang membaik, sekolah dan fasilitas kesehatan yang layak, serta berkurangnya kemiskinan akan menjadi ukuran yang lebih mudah dilihat masyarakat.
Di sisi lain, DPRD akan melanjutkan pembahasan melalui Badan Anggaran. Fungsi pengawasan menjadi sorotan, terutama di tengah perhatian publik terhadap anggaran perjalanan dinas DPRD Lampung Selatan.
Perjalanan dinas yang dilakukan sesuai ketentuan merupakan bagian dari tugas kelembagaan. Namun, karena menggunakan uang publik, masyarakat berhak mengetahui tujuan, biaya, hasil, dan manfaatnya.
Pertanyaan publik pun sederhana: apa yang dibawa pulang dari setiap perjalanan dinas selain laporan pertanggungjawaban?
Pembahasan APBD 2027 akhirnya bukan hanya soal bagaimana Rp2,1 triliun dibagi, tetapi bagaimana setiap rupiah dipastikan menghasilkan manfaat.
Sebab APBD boleh berimbang di atas kertas. Kepercayaan publik hanya tumbuh jika hasilnya benar-benar terasa.
Ruang News Indonesia — Berita dan informasi terbaru, ter-update dan terpercaya.
#LampungSelatan #APBD2027 #DPRDLampungSelatan #Transparansi #Akuntabilitas #Pengawasan #UangRakyat #RuangNewsIndonesia
