Blora (RuangNewsIndonesia.Com) – Pemerintah Kabupaten Blora semakin serius dalam memastikan kualitas dan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG, memberikan ultimatum kepada seluruh 55 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) paling lambat 1 November.
“Tidak ada kompromi soal kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Dapur yang tidak memenuhi standar akan kami tutup sementara dan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN),” tegas Wabup Sri dalam rapat koordinasi MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (13/10/2025).
Fokus pada Higiene, Sanitasi, dan Tester Makanan
Wabup Sri menekankan bahwa standar kelayakan dapur SPPG bukan hanya formalitas, melainkan komitmen nyata untuk menyediakan makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak bagi setiap anak. Ia meminta para ahli gizi untuk proaktif mendampingi dapur SPPG dalam memenuhi persyaratan SLHS, termasuk memastikan setiap dapur memiliki tester makanan.
Koordinasi Lintas Sektor dan Pemetaan Ulang Penerima Manfaat
Pemkab Blora tidak hanya memberikan ancaman, tetapi juga menawarkan pendampingan teknis agar semua dapur SPPG dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperkuat dengan melibatkan Forkopimcam untuk mendata secara akurat jumlah penerima manfaat MBG di wilayah masing-masing.
“Kita akan lakukan pemetaan ulang untuk mengetahui persebaran SPPG aktif dan cakupan layanannya. Jika ada dapur yang overload, akan kita geser agar distribusi makanan lebih merata,” jelas Wabup Sri.
Pengelolaan Anggaran yang Tepat Guna
Wabup Sri juga mengingatkan agar anggaran program MBG dikelola secara transparan dan akuntabel. Dana sebesar Rp10.000 per anak harus sepenuhnya digunakan untuk membeli bahan makanan bergizi, tanpa dialihkan untuk biaya operasional atau sewa.
Peran Strategis Ahli Gizi dalam Menjamin Kualitas Makanan
Nur Intan, Ahli Gizi dari SPPG Karangjati 1 (SPPG Larasati), menjelaskan bahwa ahli gizi memiliki peran sentral dalam menjamin kualitas makanan MBG. Mulai dari menyusun menu standar, menentukan porsi, hingga memastikan bahan makanan yang digunakan aman dan berkualitas.
“Kami tidak segan-segan mengembalikan bahan makanan yang rusak, busuk, atau berlubang ke pemasok,” tegasnya.
Selain itu, ahli gizi juga melakukan Quality Control (QC) dan uji organoleptik terhadap makanan yang diolah, serta menyiapkan golden sample sebagai acuan standar gizi.
“Kami juga melakukan tester sendiri, pagi dan siang, untuk memastikan makanan tetap layak dikonsumsi pada saat pengantaran,” imbuh Intan.
Respon Cepat terhadap Keluhan dan Masukan dari Sekolah
Intan menambahkan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap keluhan dan masukan dari pihak sekolah terkait menu yang disajikan. Jika ada menu yang tidak cocok dengan selera siswa, akan segera diganti dengan menu alternatif yang lebih disukai.
Rapat koordinasi MBG ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Koordinator Wilayah SPPG, kepala dinas terkait, Forkopimcam se-Kabupaten Blora, kepala puskesmas, dan para ahli gizi dari seluruh SPPG di Blora. (MC Kab. Blora/Teguh/Eyv)
