Lampung Selatan (RuangNewsIndonesia.Com) – Rencana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Lampung Selatan yang megah memicu perdebatan sengit. Kontras antara kemewahan perayaan dengan kemiskinan yang nyata, seperti kasus Ibu Diana yang viral, menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan kepekaan pemerintah. Di satu sisi, perayaan bisa meningkatkan citra daerah. Namun, di sisi lain, realitas pahit warga menjadi tamparan keras.
Fenomena “baik di atas kertas” jadi masalah klasik. Data kemiskinan mungkin membaik, tapi fakta di lapangan seringkali berbeda. Kasus Ibu Diana menunjukkan jeritan warga baru didengar setelah viral. Pemerintah seharusnya hadir sebelum jeritan itu muncul.
Alokasi anggaran untuk perayaan juga disorot. Miliaran rupiah untuk hiburan, sementara warga butuh air bersih dan layanan kesehatan. Dana tersebut bisa dialihkan untuk renovasi rumah, fasilitas air bersih, layanan kesehatan, atau modal UMKM. Investasi ini menciptakan fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.
Lalu, kemana wakil rakyat yang katanya mewakili suara rakyat? Kemana warga harus mengadu? Eksekutif dan legislatif seakan jauh dari janji-janji manis saat kampanye. Apakah mereka hanya hadir saat butuh suara, lalu menghilang saat rakyat membutuhkan bantuan?
Perayaan HUT seharusnya merefleksikan capaian dan merumuskan strategi inklusif. Jika hanya fokus pada kemegahan visual, ia berisiko menciptakan jurang antara pemerintah dan rakyat. Kemewahan bisa jadi ejekan bagi mereka yang berjuang. Ini mengikis kepercayaan publik dan memperdalam rasa ketidakadilan.
Pemerintah daerah perlu meninjau kembali prioritasnya. Perayaan boleh, tetapi harus proporsional dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Alih-alih hanya merayakan di atas panggung, HUT bisa menjadi ajang meluncurkan program sosial, pameran produk lokal, atau forum dialog terbuka.
Lampung Selatan butuh kepemimpinan yang peka, data yang akurat, dan kebijakan yang berpihak pada mereka yang membutuhkan. Hanya dengan begitu, kemajuan dirayakan secara nyata oleh seluruh masyarakat. Janji kampanye harus ditepati, bukan dilupakan. Wakil rakyat harus hadir, bukan menghilang.
Penulis: Redaksi Ruang News Indonesia
