PALEMBANG, RUANG NEWS INDONESIA — Jumlah titik panas (hotspot) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan penurunan signifikan, dari 403 titik pada akhir September menjadi hanya dua titik per 25 Oktober 2026. Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah pusat kembali menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) tahap kedua senilai Rp100 miliar untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 10 kabupaten/kota.
Penyaluran bantuan itu disampaikan dalam rapat terbatas bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Griya Agung, Kota Palembang, Senin (26/10/2026).
Raja Juli Antoni mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota dalam mengendalikan karhutla. Menurut dia, penurunan jumlah titik panas tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan upaya pengendalian kebakaran di wilayah Sumsel.
“Banpres tahap kedua diberikan kepada 10 kabupaten/kota dengan alokasi masing-masing Rp10 miliar,” kata Juli.
Sepuluh daerah penerima bantuan tersebut meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), OKU Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Lahat, serta Kota Palembang dan Prabumulih.
Banpres tahap kedua ini melengkapi bantuan tahap pertama senilai Rp100 miliar yang sebelumnya disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, dan Ogan Ilir.
Dengan demikian, total alokasi Banpres yang disebutkan dalam penyaluran dua tahap tersebut mencapai Rp200 miliar. Pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan dukungan anggaran itu secara tepat sasaran untuk memperkuat kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanganan karhutla.
Pencegahan Jadi Prioritas
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah muncul. Menurut dia, langkah pencegahan harus menjadi prioritas agar risiko kebakaran dapat ditekan sejak dini.
Herman menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumsel telah melakukan upaya pelontaran es kering atau dry ice selama 10 hari. Selain itu, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan, antara lain integrasi data, pengerahan polisi kehutanan, serta pembangunan hidran di wilayah yang rawan kebakaran.
“Untuk memperkuat kesiapsiagaan, pemerintah provinsi juga mengusulkan integrasi data, pengerahan polisi kehutanan, dan pembangunan hidran di lokasi rawan kebakaran,” kata Herman.
Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah daerah strategis lainnya, yakni Kota Lubuk Linggau, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), agar pengendalian karhutla dapat diperkuat secara lebih merata.
Enam Provinsi Perkuat Koordinasi
Sebagai bagian dari penguatan kerja sama lintas wilayah, Sumatera Selatan menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah rapat koordinasi enam provinsi rawan karhutla pada 29 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antardaerah, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan karhutla serta pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.
Penurunan titik panas di Sumsel menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian karhutla. Namun, keberlanjutan hasil tersebut tetap bergantung pada konsistensi pencegahan, kesiapan personel dan sarana, serta pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran.
Dukungan anggaran pemerintah pusat diharapkan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga diwujudkan melalui program yang terukur, penggunaan anggaran yang akuntabel, dan langkah pencegahan yang berkelanjutan.
Ruang News Indonesia — Berita dan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya.
#RuangNewsIndonesia #SumateraSelatan #Karhutla #Banpres #KebakaranHutanDanLahan #PencegahanKarhutla #LingkunganHidup #Palembang
