Lampung Selatan (RuangNewsIndonesia.Com) – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menunjukkan ketegasan dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Ia menyatakan tidak akan memberikan ampun kepada siapa pun yang terbukti melakukan pungli, terutama yang merugikan masyarakat.
Pernyataan keras ini disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Lampung Selatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (26/9/2025).
“Saya larang keras adanya pungli, saya tidak izinkan. Nggak ada ampun. Apalagi ngambilnya dari masyarakat. Kalau ketahuan, saya akan berhentikan kepala sekolah dengan tidak terhormat,” tegas Bupati Egi di hadapan para camat, koordinator pengawas, kepala bidang, serta ratusan kepala sekolah dasar yang hadir. Total terdapat 506 kepala sekolah yang terdiri dari 469 SD negeri dan 37 SD swasta, yang dibagi dalam dua sesi.
Bupati Egi menekankan bahwa kemajuan pendidikan di Lampung Selatan hanya dapat dicapai jika dikelola secara bersih dan profesional. Pendidikan yang bebas dari pungli akan memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa, guru, dan orang tua untuk berfokus pada peningkatan mutu belajar.
“Saya ingin pendidikan di Lampung Selatan maju, unggul, dan berdaya saing. Itu hanya bisa terwujud kalau kita bekerja jujur, tanpa pungli, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bupati Egi juga meminta para kepala sekolah untuk menerjemahkan visi dan misi daerah dalam proses pembelajaran. Ia menekankan pentingnya membekali siswa tidak hanya dengan intelektual tinggi, tetapi juga dengan kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ).
Lebih lanjut, Bupati Egi memaparkan data pendidikan Lampung Selatan yang menunjukkan bahwa 34 persen penduduk hanya berpendidikan SD, 25 persen SMP, dan 21 persen SMA. Kondisi ini dinilai belum ideal untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja yang menuntut minimal lulusan SMA. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran yang perlu ditangani secara serius.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati Egi meminta kepala sekolah untuk segera menentukan skala prioritas program dengan metode diagram Eisenhower (do, decide, delegate, delete). Hasil perencanaan tersebut harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan sebagai dasar penyusunan program tahun depan. Selain itu, penyusunan program akan diintegrasikan dengan aspirasi dari masyarakat di tingkat kecamatan melalui camat, agar lebih tepat sasaran. “Program yang disusun harus impactful dan sustainable,” tegasnya.
Rakor ini menitikberatkan pada penguatan mutu pendidikan yang selaras dengan nilai moral dan budaya, serta pemberantasan praktik pungli. Bupati Egi mengakhiri arahannya dengan mengajak seluruh elemen pendidikan untuk bekerja sama membangun Lampung Selatan yang maju dan berdaya saing.
