Jakarta (RuangNewsIndonesia.Com) – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya integrasi data lintas kementerian dan lembaga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kebijakan pembangunan manusia yang presisi dan efektif. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam “Workshop Pemeriksaan Terinci Tematik Nasional Pembangunan Manusia Semester II Tahun Anggaran 2025” yang digelar di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, pada Kamis (23/10/2025).
Pratikno menjelaskan bahwa mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk yang berada di luar koordinasi Kemenko PMK, merupakan tantangan besar yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Ia mencontohkan, upaya penguatan program strategis seperti penanggulangan tuberkulosis (TB), percepatan penurunan stunting, hingga penanganan kebencanaan sangat bergantung pada ketersediaan dan keterpaduan data.
“Kuncinya adalah data, makanya kami sangat aware betul tentang pentingnya sinkronisasi dan integrasi data. Dan itu pekerjaan yang sangat sulit di pemerintahan kita sampai sekarang ini,” ujar Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno menambahkan bahwa kemajuan teknologi telah membawa kemudahan baru dalam tata kelola data pemerintahan. Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dinilai sangat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis bukti, mengatasi masalah interoperabilitas yang sebelumnya menjadi kendala.
Pada kesempatan tersebut, Pratikno juga menyoroti peran penting BPK dalam mengawal efektivitas kebijakan pemerintah melalui integrasi data lintas sektor. Menurutnya, efektivitas program hanya dapat tercapai jika kebijakan disusun secara presisi berdasarkan data yang terhubung dan terverifikasi.
“BPK bisa mengawal integrasi data, itu urusan efektivitas. Kami berjuang betul yang kami sebut sebagai precision policy. Misalnya, dalam penanganan stunting, data agregat jumlah anak stunting dan alokasi anggaran harus dipecah dan disambungkan agar intervensi lebih tepat sasaran,” kata Pratikno.
Namun, tantangan utama tetap berada pada validitas dan keakuratan data. Pratikno menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran, melainkan oleh ketepatan intervensi yang dilakukan berdasarkan data yang akurat. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengoptimalkan integrasi data sebagai sarana dalam menerapkan kebijakan berbasis presisi, terutama untuk isu-isu prioritas nasional yang menjadi fokus utama pemerintah.
Pratikno juga menegaskan bahwa integrasi data merupakan inti dari kerja kolaboratif pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dan menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan manusia. “Menurut saya, itulah totok nadi, itulah tombol, itulah saklar bagi kita untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, menyelesaikan masalah yang sangat kompleks, baik itu sinergi secara horisontal maupun vertikal,” pungkasnya.
