Jakarta, (RuangNewsIndonesia) -Meski harga emas dan cabai merah ikut memanas, tingkat inflasi nasional pada Oktober 2025 masih terjaga di angka 2,86 persen (yoy). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, angka tersebut tetap aman karena berada dalam rentang target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Artinya, range yang ingin kita target adalah 1,5 sampai 3,5 persen. Inflasi 2,86 persen masih pada posisi aman,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).
Mendagri mengungkapkan, perhiasan, cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar menjadi penyumbang utama inflasi tahunan. Sementara secara bulanan, inflasi didorong oleh perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Menurut Tito, kenaikan harga emas dunia menjadi salah satu pemicu utama inflasi inti (core inflation). “Kenaikan emas ini bersifat global, di luar kendali kita,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan tiga komponen utama pembentuk inflasi, yakni harga yang diatur pemerintah (administered prices) seperti BBM dan air minum; harga bergejolak (volatile items) seperti pangan; serta inflasi inti (core inflation) di luar dua komponen tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah terus menjaga stabilitas harga melalui subsidi energi, bansos, dan operasi pasar. “Subsidi listrik dan kebijakan harga menjadi instrumen penting menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.
Tito juga mengimbau pemerintah daerah untuk tidak menaikkan tarif layanan publik menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) karena dapat memicu inflasi tambahan. Ia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai akan diperkuat agar harga tiket transportasi tidak melonjak.
“Menjelang Nataru, kita minta semua pihak waspada. Stabilitas harga pangan dan transportasi harus dijaga,” pungkasnya.
Catatan Redaksi Ruang News Indonesia: Berita ini merupakan bagian dari pemantauan ekonomi nasional oleh Ruang News Indonesia, yang berkomitmen menghadirkan informasi aktual, terverifikasi, dan berpihak pada kepentingan publik. Stabilitas inflasi menjadi indikator penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.
