Oleh Redaksi Ruang News Indonesia
Lampung Selatan, 25 November 2025 – Siapa pun yang lewat di Kalianda hari ini berhak mengernyitkan dahi. Di tengah kota, berdiri sebuah rangka beton raksasa—melingkar, tinggi, dan kosong—seperti tubuh bangunan yang sudah siap berjalan tapi lupa diberi nyawa. Pilar-pilar besar menopang lantai tanpa dinding, tanpa fungsi, tanpa makna. Ia berdiri diam, sehingga satu-satunya yang bergerak hanyalah debu dan rumor.
Tangga melingkarnya berhenti di tengah jalan, balok-baloknya menghitam oleh cuaca, dan sambungan-sambungan betonnya tampak kasar, seperti pekerjaan rumah yang sengaja ditinggalkan hingga guru lupa menagih. Di bawahnya, rumput liar tumbuh semaunya, sementara pedagang kecil mencari rezeki tepat di depan proyek bernilai miliaran. Mereka, entah sadar atau tidak, sedang berjualan di tepi luka pembangunan.
Bangunan kosong itulah yang dulu diumumkan dengan tepuk tangan: gedung convention hall.
Ambisi yang Lebih Besar dari Kesanggupan
Proyek ini dimulai pada era Bupati Nanang Ermanto sebagai ikon baru—bahkan mungkin monumen pribadi. Desainnya melingkar dan bertingkat, seakan ingin menyamai pusat-pusat pertemuan di kota maju. Namun yang tersisa hari ini justru mirip reruntuhan amfiteater Romawi yang dipotong paksa sebelum gladiator pertama muncul.
Tiang-tiang itu berdiri tanpa dinding, tanpa atap yang utuh, dan tanpa penjelasan mengapa semuanya berhenti. Gedung convention hall bukan lagi proyek pembangunan, melainkan panggung sunyi untuk pertanyaan yang lebih nyaring daripada beton itu sendiri.
GSG: Masa Lalu yang Tak Pernah Selesai Dihapus
Sebelum gedung convention hall, berdirilah Gedung Serba Guna (GSG)—bangunan publik yang akhirnya diruntuhkan setelah lama dibiarkan rusak dan tak terurus. Jejaknya tidak hilang begitu saja, karena bahkan papan namanya masih berdiri seperti epitaf yang enggan dipensiunkan.
Tulisan “GEDUNG SERBA GUNA (GSG)” pada papan itu memudar, catnya terkelupas, dan semen di sekelilingnya retak seolah ikut menghela napas panjang. Temboknya belang, penuh noda air, seperti mengingatkan publik bahwa sebelum proyek ini mangkrak, sudah ada bangunan sebelumnya yang juga berakhir sebagai bangkai administratif.
Dan di belakang papan renta itu, rangka beton gedung convention hall menganga: proyek baru yang ternyata mengikuti jejak pendahulunya, hanya dengan biaya yang lebih besar dan kekecewaan yang lebih mahal.
Di sinilah ironi lengkapnya: bangunan lama dibongkar, bangunan baru tak selesai, dan warga mendapat bonus pemandangan dua kegagalan dalam satu titik koordinat.
Pertanyaan yang Jauh Lebih Berat dari Pilar Beton
Rangka gedung convention hall berdiri seperti huruf tanya raksasa. Setiap tiangnya seperti menantang siapa pun yang lewat:
“Kau mau apa denganku?”
Publik tidak sekadar melihat beton. Mereka melihat tata kelola, kesanggupan pemerintah, dan keberanian penguasa baru untuk mengambil keputusan yang tidak populer tapi perlu: melanjutkan, memperbaiki, atau mengakhiri secara terhormat.
Gedung convention hall sedang menunggu seseorang yang cukup berani membuat titik. Karena selama ini, ia hanya diberi koma.
Harapan yang Mulai Meleleh di Terik Kalianda
Di antara pilar-pilar kosong itu, harapan warga masih menggantung—walau tipis seperti spanduk kampanye yang sudah tanggal. Mereka ingin gedung convention hall berubah menjadi pusat ekonomi, tempat pertemuan, ruang kreatif. Bukan sekadar rangka yang membuat kota terlihat seperti proyek praktikum mahasiswa teknik sipil yang belum lulus.
Namun sebelum semua harapan itu jatuh dan mengering, satu pertanyaan harus dijawab:
Apakah pemerintah baru berani menuntaskan warisan setengah jadi ini?
Atau gedung convention hall akan terus menjadi monumen diam yang mengingatkan kita bahwa membangun gedung megah itu mudah—yang sulit adalah menepati janji?
Di sinilah publik menoleh pada Bupati baru, Radityo Egi Pratama. Warga menunggu apakah ia benar-benar datang membawa perubahan, atau sekadar membawa folder visi-misi yang rapi tanpa alat kerja di dalamnya. Terlalu sering dalam sejarah daerah, pemimpin baru lebih sibuk meresmikan ruang kerjanya sendiri ketimbang menyelesaikan bangunan yang sudah lebih dulu terbengkalai.
Rakyat juga menunggu apakah Radityo akan menjadikan gedung convention hall sebagai prioritas publik, atau hanya sebagai latar belakang foto kunjungan lapangan—lengkap dengan pose tangan menunjuk beton seakan-akan itu sudah cukup menyelesaikan perkara. Sebab jika pembangunan hanya diukur dari jumlah foto inspeksi, gedung convention hall pasti sudah selesai dua periode lalu.
Sementara itu, bangunan itu tetap berdiri. Menunggu. Diam.
Lebih sabar dari rakyat, lebih keras dari kritik, dan lebih jujur daripada laporan-laporan progres yang pernah diumumkan.
Ruang publik membutuhkan kejujuran. Ruang pembangunan membutuhkan perencanaan. Dan ruang pemerintahan membutuhkan keberanian untuk merapikan kesalahan—bukan sekadar menggantinya dengan slogan baru. Gedung convention hall kini menjadi cermin:
apakah Lampung Selatan benar-benar menuju perubahan, atau sekadar mengulang kebiasaan lama dengan judul baru? Publik menunggu jawabannya.Dan waktu tidak pernah berbohong.
–
