Ruang News Indonesia – Eksekusi Supriyati, anggota DPRD Lampung Selatan, ke Lapas Kelas IIA Kalianda pada Kamis (5/2/2026) menjadi peristiwa yang tak bisa dibaca hanya sebagai berita kriminal biasa.
Putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah menegaskan satu hal: negara wajib menegakkan hukum, tanpa memandang jabatan. Dalam perkara ini, Supriyati dinyatakan terbukti bersalah menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang dinyatakan palsu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kejaksaan pun menjalankan kewajibannya: mengeksekusi putusan.
Di titik ini, hukum harus berdiri tegak.
Namun, di ruang publik, perkara tidak berhenti di sana.
Mandat Rakyat yang Tak Bisa Diabaikan
Supriyati bukan sekadar “terpidana”. Ia juga seorang pejabat publik yang memperoleh kursi legislatif melalui mekanisme demokrasi: pemilihan umum. Dalam konteks ini, sebagian masyarakat menilai bahwa yang paling terasa bukan hanya soal pidana, tetapi soal konsekuensi politik: kursi DPRD yang akan diisi oleh pengganti.
Di sinilah muncul suara yang berbeda.
Ada pihak yang mempertanyakan: apakah nyaman menduduki kursi yang ditinggalkan seorang wakil rakyat yang sebelumnya mendapat dukungan suara tinggi? Apakah pergantian itu sekadar prosedur, atau ada dimensi moral yang seharusnya dipertimbangkan?
Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak membatalkan hukum. Tetapi ia mencerminkan satu realitas: politik tidak hanya bicara aturan, tapi juga bicara rasa keadilan dan empati sosial.
Kemanusiaan yang Tidak Menghapus Konsekuensi
Di tengah proses eksekusi, tangis pendukung dan simpati sebagian warga menunjukkan sisi lain dari politik lokal: relasi personal. Banyak pejabat dipilih bukan hanya karena program, tetapi karena kedekatan sosial.
Namun, simpati publik tidak dapat menjadi alasan untuk meniadakan konsekuensi hukum.
Negara hukum tidak bekerja berdasarkan rasa kasihan, tetapi berdasarkan putusan yang sah. Di saat yang sama, negara juga tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan: memastikan hak-hak terpidana tetap dihormati dan proses berjalan tanpa perlakuan yang merendahkan martabat.
Yang Lebih Mendesak: Mengapa Ini Bisa Terjadi?
Editorial ini menilai, isu paling penting dari kasus Supriyati bukan hanya soal vonis, tetapi soal akar masalah: bagaimana dokumen yang dipersoalkan bisa lolos sejak awal hingga seseorang duduk sebagai wakil rakyat?
Jika sistem verifikasi administrasi calon pejabat publik lemah, maka kasus serupa akan berulang. Dan setiap kali berulang, yang dirugikan bukan hanya individu yang tersandung perkara, tetapi juga:
- kepercayaan pemilih,
- marwah lembaga DPRD,
- dan kualitas demokrasi lokal.
Hukum Harus Tegak, Politik Harus Bermartabat
Ruang News Indonesia berpandangan: penegakan hukum dan demokrasi tidak boleh dipertentangkan.
Hukum adalah pagar. Demokrasi adalah jalan.
Keduanya harus berjalan bersama.
Jika hukum ditegakkan tanpa martabat, publik kehilangan nurani.
Jika demokrasi dijalankan tanpa integritas, publik kehilangan kepercayaan.
Dan jika keduanya runtuh, maka yang tersisa hanya kekuasaan tanpa legitimasi.
Ruang News Indonesia — Menyajikan fakta, menjaga nurani.
