Buruh PT San Xiong Steel Menggugat Janji: Pemkab Lampung Selatan Dinilai Gagal, Upah Tak Dibayar, Kepercayaan Runtuh

Lampung Selatan, Ruang News Indonesia – Gelombang kekecewaan ratusan buruh PT San Xiong Steel Indonesia memuncak dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (2/4/2026). Aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan akumulasi dari krisis panjang yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Ratusan buruh datang sejak siang hari dengan satu tuntutan utama: kepastian pembayaran upah yang telah tertunggak berbulan-bulan, serta realisasi janji mediasi yang sebelumnya disampaikan Pemkab Lampung Selatan.

Namun hingga aksi berlangsung, janji tersebut dinilai belum menunjukkan hasil konkret.

Pemerintah Dinilai Tak Mampu, Bahkan untuk Hal Sederhana

Dalam orasi yang disampaikan di lokasi aksi, perwakilan buruh secara terbuka mempertanyakan kapasitas pemerintah daerah. Mereka menilai Pemkab Lampung Selatan tidak mampu menyelesaikan persoalan, bahkan untuk hal administratif dasar seperti menerbitkan surat atau memfasilitasi mediasi.

Nada kekecewaan semakin tajam ketika buruh menyebut bahwa mereka tidak akan lagi berharap pada pemerintah daerah jika kondisi ini terus berlanjut. Ketidakmampuan birokrasi dianggap telah memperpanjang penderitaan buruh yang sejak lama terjebak dalam ketidakpastian.

Janji Sebelum Lebaran yang Tak Pernah Terwujud

Kekecewaan juga mengemuka terkait janji aksi atau langkah konkret sebelum Lebaran yang disebut-sebut sebelumnya. Faktanya, tidak ada realisasi nyata di lapangan.

Buruh menilai pemerintah hanya memberikan harapan tanpa eksekusi. Bahkan, kehadiran perwakilan dari pihak yang disebut “bupati” sebelumnya tidak membawa solusi signifikan, hanya memperpanjang daftar janji tanpa kepastian.

Krisis Upah dan Konflik Berkepanjangan

Masalah utama yang memicu aksi ini adalah belum dibayarkannya upah pekerja sejak 2025 akibat konflik internal perusahaan. Setidaknya ratusan buruh terdampak langsung, bahkan sebagian telah menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Situasi ini diperparah oleh konflik dualisme manajemen yang membuat operasional perusahaan lumpuh, serta berdampak pada terhentinya pembayaran gaji, THR, hingga jaminan sosial pekerja.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, upah buruh merupakan hak prioritas yang tetap wajib dibayarkan, terlepas dari konflik internal perusahaan.

Dampak Sosial Meluas: Dari Tekanan Ekonomi hingga Perceraian

Di balik tuntutan upah, buruh mengungkapkan dampak sosial yang jauh lebih luas akibat ketidakjelasan nasib mereka. Dalam orasi, sejumlah pekerja menyampaikan bahwa kondisi ini telah memicu tekanan ekonomi berat di tingkat keluarga.

Sebagian buruh mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, biaya sekolah anak, hingga pembayaran kontrakan. Lebih jauh, situasi ini disebut telah memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perpisahan.

“Bukan cuma soal gaji, ini sudah merusak kehidupan kami. Ada yang sampai bercerai karena tekanan ekonomi,” ungkap salah satu buruh dalam aksi tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis ketenagakerjaan yang tidak ditangani secara serius dapat berkembang menjadi krisis sosial, yang berdampak langsung pada stabilitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Aksi Berulang, Solusi Tak Kunjung Datang

Aksi buruh PT San Xiong Steel bukanlah yang pertama. Sejak 2025, berbagai demonstrasi telah dilakukan, mulai dari tingkat daerah hingga provinsi. Namun hingga April 2026, belum terlihat penyelesaian yang jelas.

Fakta ini memperkuat persepsi bahwa pemerintah daerah gagal memainkan peran strategis sebagai mediator dalam konflik ketenagakerjaan.

Kritik Terbuka: Defisit Empati dan Kepemimpinan

Dalam orasi, buruh juga menyinggung kepemimpinan daerah saat ini yang dinilai minim empati terhadap nasib pekerja. Mereka membandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya yang dianggap lebih tegas dan berpihak kepada buruh.

Kini, buruh melihat adanya “defisit empati” yang membuat persoalan terus berlarut tanpa penyelesaian.

Aksi buruh PT San Xiong Steel Indonesia menjadi cermin krisis yang lebih besar: bukan hanya soal upah, tetapi runtuhnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Ketika janji tak ditepati dan solusi tak kunjung hadir, dampaknya bukan hanya ekonomi—melainkan juga sosial, bahkan menyentuh keutuhan keluarga para pekerja.(R)

Ruang News Indonesia – Berita dan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya

#BuruhMelawan #LampungSelatan #SanXiongSteel #UpahBuruh #DemoBuruh #KrisisSosial #KrisisKetenagakerjaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *