Lampung Selatan, Ruang News Indonesia— Dinamika partisipasi publik di mengemuka dalam dua peristiwa berbeda pada Selasa, 3 Maret 2026. Di satu sisi, PC PMII Lampung Selatan menyatakan penolakan terhadap agenda dialog bersama Bupati. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar forum diskusi bersama unsur mahasiswa dalam kerangka kolaborasi pembangunan.
Penolakan Dialog
Melalui pernyataan di media sosial TikTok, PC PMII Lampung Selatan menolak menghadiri dialog yang dijadwalkan di Lamban Rakyat. Organisasi mahasiswa tersebut menilai forum yang direncanakan belum menjawab substansi tuntutan yang sebelumnya mereka suarakan dalam aksi.
Dalam keterangannya, mereka menegaskan komitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial serta menjaga nilai demokrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Sikap itu ditutup dengan seruan solidaritas:
“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan.”
Dialog di Pendopo Agung
Sementara itu, pada hari yang sama, suasana berbeda berlangsung di Pendopo Agung, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan. Bupati Lampung Selatan, , menerima perwakilan Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung Selatan.
Pertemuan tersebut disebut sebagai kelanjutan dari aspirasi mahasiswa yang sebelumnya disampaikan dalam aksi pada 23 Februari 2026. Dalam forum itu, Bupati Egi menegaskan pentingnya pelibatan generasi muda dalam proses pembangunan daerah.
“Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan energi pemuda. Mahasiswa bukan hanya pengawas, tetapi mitra strategis dalam merumuskan solusi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap inisiatif “LamSel ConNextion”, sebuah platform yang dirancang sebagai ruang diskusi dan laboratorium gagasan bagi pemuda dan mahasiswa di Lampung Selatan.
Perspektif Akademisi
Diskusi dipandu oleh , akademisi Ilmu Komunikasi FISIP sekaligus Direktur Eksekutif .
Menurut Naufal, pendekatan kolaboratif dalam kerangka Heksahelix dapat menjadi model komunikasi politik yang inklusif, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembangunan.
Ia menekankan pentingnya kebijakan publik yang disusun berbasis riset, data yang akurat, serta komunikasi lintas sektor yang terbuka.
Menanti Implementasi
Dua peristiwa tersebut mencerminkan dinamika partisipasi publik di tingkat daerah: satu melalui aksi penolakan, lainnya melalui dialog institusional. Keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yakni perbaikan tata kelola dan pembangunan Lampung Selatan.
Efektivitas pendekatan dialog maupun tekanan publik pada akhirnya akan diuji pada implementasi kebijakan serta konsistensi ruang partisipasi yang dibangun.
Publik kini menanti sejauh mana komitmen yang disampaikan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret.
Ruang News Indonesia
Berita dan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya.
#RuangNewsIndonesia
#LampungSelatan
#DemokrasiLokal
#MahasiswaDanRakyat
#LamSelConNextion
#KontrolSosial
#PartisipasiPublik
