Lampung Selatan, Ruang News Indonesia — Drama dugaan pemotongan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batu Agung, Kecamatan Merbau Mataram, kian memanas. Namun sorotan terbesar kali ini bukan kepada pelaku pemotongan — melainkan kepada orang yang seharusnya menjadi pelindung hak warga: Kepala Desa Batu Agung, Wahyudi.
Saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu (29/11/2025) mengenai dugaan pemotongan PKH di wilayahnya, Wahyudi memilih bungkam total. Tak ada klarifikasi, tak ada penjelasan, bahkan tidak satu kalimat pun untuk menenangkan hati masyarakat Batu Agung yang tengah gelisah.
Sikap diam ini tentu memunculkan tanda tanya publik:
Ada apa dengan Wahyudi?
Apakah tidak tahu? Tidak mau tahu? Atau justru terlalu tahu sehingga lebih memilih sunyi?
Padahal, jabatan kepala desa bukan sekadar duduk di kursi dan menandatangani berkas.
Pemimpin seharusnya berada di depan untuk melindungi hak rakyatnya — bukan mundur ke belakang ketika rakyat bertanya.
Di akar rumput, warga kini mulai berbisik sinis.
“Kalau tidak ada masalah, kenapa takut bicara?”
Bisikan yang tajam itu menyebar lebih cepat daripada undangan rapat desa.
Publik pun bertanya dengan nada getir:
Seorang kades kah ini, atau sekadar penonton ketika hak rakyat dipertanyakan?
Sebab ketika bantuan sosial untuk keluarga miskin diduga dipotong oleh oknum, diam bukan lagi pilihan netral — diam berarti membiarkan.
Apalagi jika diam dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk mengungkap dan menghentikan.
Dan hingga berita ini diterbitkan, Kades Batu Agung Wahyudi masih memilih jalan sunyi.
Jalan yang tidak membantu rakyatnya, tidak menenangkan warganya, dan tidak menjawab persoalan desa yang ia pimpin.
Pada akhirnya, masyarakat hanya menunggu dua hal dari seorang pemimpin:
kejujuran dan keberanian.
Sayangnya, sampai hari ini keduanya masih belum terlihat dari Wahyudi.
Yang terdengar justru… diam.
Diam yang menusuk. Diam yang meninggalkan jejak tanda tanya di seluruh penjuru Batu Agung.
Ruang News Indonesia — Tajam, Bebas, dan Berpihak pada Rakyat.
