Jakarta, (RuangNewsIndonesia.Com) – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan sejumlah capaian positif dalam satu tahun kepemimpinan, terutama di sektor ekonomi. Fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas makroekonomi yang terjaga, dan peningkatan kesejahteraan menjadi poin penting selama periode tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Pada Triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat stabil tinggi di angka 5,12 persen, menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Menkeu Purbaya optimis bahwa kinerja ekonomi nasional akan terus menunjukkan perbaikan hingga akhir tahun.
“Capaian ini adalah hasil dari pertumbuhan pada triwulan kedua. Kami meyakini bahwa pada triwulan ketiga akan ada sedikit penurunan, namun tidak perlu khawatir. Pertumbuhan pada triwulan keempat akan lebih cepat,” ungkap Menkeu Purbaya.
Inflasi juga berhasil dijaga rendah di angka 2,65 persen (yoy) dengan defisit APBN hanya sebesar 1,56 persen dari PDB. Kedua indikator ini termasuk yang terendah di antara negara-negara G20. Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan dana sebesar Rp200 triliun di Bank Himbara yang bertujuan untuk secara produktif mendukung aktivitas ekonomi.
“Dampaknya terhadap perekonomian sangat signifikan. Dengan adanya ketersediaan dana yang cukup di sistem yang sebelumnya mengalami kekurangan likuiditas, hal ini memberikan dorongan lebih lanjut. Inilah yang menumbuhkan optimisme di sektor ekonomi,” tegas Menkeu Purbaya.
Dari sisi perdagangan, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan sebesar 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan adanya perbaikan. Tingkat pengangguran berhasil ditekan menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, yang merupakan angka terendah sejak krisis tahun 1998. Sementara itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah.
Pasar modal juga merespons positif terhadap kinerja ekonomi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.257,86 pada 10 Oktober 2025. Menurut Menkeu Purbaya, hal ini mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah.
“Meskipun saat ini ada koreksi naik turun, namun yang perlu diperhatikan adalah perbaikan ekonomi berkelanjutan yang akan kita ciptakan ke depan. Kami tidak hanya fokus pada hasil sesaat, tetapi juga memperbaiki fondasi ekonomi secara serius dan komprehensif. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki untuk mencapai tujuan tersebut,” pungkas Menkeu Purbaya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hal ini disampaikan dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Rabu (16/10).
“Kementerian Keuangan bertugas untuk menyusun dan mengelola APBN. APBN ini kita kelola sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. APBN yang kita kelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG (Makan Bergizi Gratis), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi,” kata Wamenkeu Suahasil.
Lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif. Salah satunya adalah melalui refocusing anggaran untuk pelaksanaan berbagai program baru, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, antara lain konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan.
“Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur. Kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonominya, kegiatan ekonominya bisa dimunculkan, ini yang akan menjadi sumber investasi,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Wamenkeu Suahasil juga menjelaskan bahwa 86 persen aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sementara 14 persen berasal dari APBN. Oleh karena itu, APBN harus mampu memaksimalkan peran 86 persen tersebut. APBN ditempatkan di titik-titik strategis sesuai arahan Presiden dalam delapan program prioritas.
Menutup diskusi, Wamenkeu Suahasil menegaskan bahwa kunci utama peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan SDM, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, iklim investasi bukan hanya sektor riil, tetapi juga sektor keuangan, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sektor keuangan.
“Ini kita lakukan semua dengan otoritas-otoritas terkait untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, masyarakat mau bekerja di perekonomian kita, menciptakan kegiatan ekonomi dan nanti ujungnya kontribusi pajak. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk infrastruktur, logistik, SDM, pendidikan, kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya,” ujar Wamenkeu.
