Jakarta, 8 Oktober 2025 (RuangNewsIdonesia.Com) — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala BP BUMN, sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata masing-masing diangkat sebagai Wakil Kepala I dan Wakil Kepala II BP BUMN. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.
Prosesi pelantikan diawali dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan penuh semangat dan komitmen, para pejabat yang dilantik berjanji untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan demi pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.
Pembentukan BP BUMN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mereformasi tata kelola perusahaan milik negara. Lembaga ini hadir berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang disahkan DPR RI pada rapat paripurna tanggal 2 Oktober 2025.
Revisi undang-undang tersebut mengubah nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Dengan struktur baru ini, diharapkan BP BUMN dapat memperkuat fungsi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Langkah ini juga bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan milik negara di tingkat nasional maupun global.
Pelantikan ini menandai babak baru dalam tata kelola BUMN Indonesia yang menekankan profesionalisme dan kemandirian lembaga dalam mengatur kebijakan serta pengawasan sektor BUMN yang sangat strategis bagi perekonomian nasional.
(BPMI Setpres)
