Lampung Selatan, RNI.COM – Suasana tegang mewarnai rapat paripurna DPRD Lampung Selatan pada Kamis (12/6/2025).
Fraksi Partai Golkar secara terbuka mengecam dugaan penggeseran anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam APBD Perubahan 2025 yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Sidik Maryanto, dalam pandangan umum terhadap nota KUPA-PPAS APBD Perubahan 2025, menyebut tindakan TAPD tersebut sebagai pengkhianatan terhadap komitmen legislatif-eksekutif.
Sidik menekankan bahwa Pokir merupakan amanat rakyat yang telah disepakati bersama, dan seharusnya tidak dihapus sepihak. Ia menuding adanya satuan kerja yang tidak profesional dan tidak amanah.
Fraksi Golkar mendesak Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Syaiful untuk memantau pelaksanaan anggaran dan memastikan seluruh Pokir direalisasikan sesuai aspirasi rakyat.
Sidik memperingatkan bahwa jika dibiarkan, kredibilitas pemerintah daerah dan lembaga legislatif bisa runtuh.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Egi secara tegas menjamin bahwa anggaran Pokir tetap aman dan akan direalisasikan sesuai rencana. Ia menyatakan akan turun langsung untuk memastikan hal tersebut.
Ketegasan Bupati Egi diharapkan meredam ketegangan dan menunjukkan komitmen Pemkab Lampung Selatan terhadap pembangunan berbasis aspirasi rakyat.
