Jakarta (RuangNewsIndonesia.Com) — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Rapat tersebut membahas langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui dua pendekatan utama, yakni pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam keterangan pers usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar strategi pemutusan mata rantai kemiskinan dijalankan secara konkret, terukur, dan lintas sektor.
“Salah satu poin penting adalah memutus mata rantai kemiskinan melalui dua skema strategi. Pertama, lewat pendidikan—yang paling konkret melalui penguatan sekolah rakyat dan pengembangan sistem pembelajaran yang adaptif. Kedua, melalui konsolidasi pendidikan dan dunia kerja agar menjadi satu kesatuan dalam mengatasi pengangguran,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menjelaskan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pendidikan vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. Pemerintah akan memperluas program pelatihan vokasi dengan melibatkan balai-balai pelatihan kerja milik pemerintah maupun swasta.
“Akan diperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong lulusan SMA dan SMK agar cepat terserap di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita ingin pendidikan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan pasar,” tambahnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan revitalisasi sekolah vokasi agar kurikulum dan sistem pengelolaan pendidikan berorientasi pada kesiapan tenaga kerja masa depan.
“Perintah Presiden jelas: lakukan revitalisasi sekolah vokasi agar kurikulum dan pengelolaannya berorientasi pada kesiapan menghadapi dunia kerja,” tegas Muhaimin.
Dalam arahannya, Presiden juga menyoroti pentingnya investasi negara dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk memperkuat keterampilan pelajar dan lulusan pendidikan formal, termasuk kemampuan berbahasa asing.
Muhaimin menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.
“Kita akan bekerja sungguh-sungguh pada dimensi pemberdayaan di dalam menanggulangi kemiskinan dalam berbagai program-program kita,” pungkasnya.
(BPMI Setpres / Ruang News Indonesia)
