LAMPUNG SELATAN, RUANG NEWS INDONESIA – Setelah menjadi sorotan pemberitaan, papan informasi kegiatan Irigasi Perpompaan di Desa Mekarsari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, akhirnya terpasang. Namun, pemasangan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru karena dilakukan setelah pekerjaan proyek dinyatakan selesai.
Kegiatan yang berada di bawah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan itu mencantumkan nilai kontrak sebesar Rp155.700.000, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan 204 hari kalender dan pelaksana UPKK Poktan Tani Subur.
Fakta bahwa papan informasi baru terlihat setelah pemberitaan mencuat menjadi persoalan yang patut dijelaskan. Mengapa informasi kegiatan yang menggunakan uang negara tidak tersedia sejak awal pelaksanaan, ketika masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mengawasi pekerjaan?
Apakah transparansi baru diperlukan setelah media menyoroti?
Proyek Selesai, Transparansi Justru Datang Belakangan
Papan informasi proyek bukan sekadar pelengkap administrasi atau hiasan di lokasi pekerjaan. Keberadaannya merupakan salah satu sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang menggunakan anggaran negara.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 7, mewajibkan badan publik menyediakan dan memberikan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Pasal 11 ayat (1) huruf d juga mengatur kewajiban menyediakan informasi mengenai rencana kerja proyek, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan badan publik.
Apabila petunjuk teknis kegiatan mewajibkan pemasangan papan informasi sejak awal atau selama pelaksanaan, maka keterlambatan tersebut perlu dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban.
Sebab, ketika proyek sudah selesai baru papan informasi dipasang, kesempatan masyarakat untuk mengawasi proses pekerjaan sejak awal menjadi terbatas.
Dugaan Kesengajaan Perlu Ditelusuri
Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan apakah keterlambatan pemasangan papan informasi murni merupakan kelalaian administratif, lemahnya pengawasan, atau terdapat unsur kesengajaan dari oknum tertentu.
Tidak boleh diabaikan kemungkinan bahwa minimnya keterbukaan dapat membuka ruang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari pengawasan publik.
Bahkan, perlu ditelusuri apakah ada pihak yang sengaja membiarkan informasi proyek tidak tersedia selama pekerjaan berlangsung demi memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu.
Namun, dugaan motif tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang sah.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dalam Pasal 2, serta penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dalam Pasal 3.
Karena itu, apabila ditemukan bukti awal mengenai penyalahgunaan kewenangan atau indikasi kerugian negara, persoalan ini patut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Rp155,7 Juta Harus Dipertanggungjawabkan
Nilai kegiatan Rp155.700.000 bukan angka kecil. Publik berhak mengetahui apakah seluruh anggaran benar-benar diwujudkan dalam fasilitas irigasi yang sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat nyata kepada petani.
Terlebih, papan informasi menyebut UPKK Poktan Tani Subur sebagai pelaksana kegiatan.
Sejumlah hal yang perlu dijelaskan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lampung Selatan antara lain:
- Kapan pekerjaan dimulai dan kapan dinyatakan selesai?
- Mengapa papan informasi baru dipasang setelah pekerjaan selesai dan setelah pemberitaan menjadi sorotan?
- Siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan pemasangan papan?
- Berapa unit pompa yang dibeli, berikut merek dan kapasitasnya?
- Berapa panjang dan diameter pipa yang dipasang?
- Berapa hektare lahan pertanian yang menerima manfaat?
- Apakah realisasi anggaran sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis, dan bukti transaksi?
- Apakah sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan serah terima hasil kegiatan?
Pelaksanaan kegiatan juga perlu dicocokkan dengan Petunjuk Teknis Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2026, termasuk ketentuan bantuan pemerintah yang berlaku.
Dinas Jangan Hanya Menjawab Papan Sudah Terpasang
Selesainya pekerjaan dan terpasangnya papan informasi tidak otomatis menghapus pertanyaan mengenai transparansi maupun pertanggungjawaban anggaran.
Dinas terkait perlu menjelaskan kronologi pemasangan papan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung.
Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian patut mempertimbangkan pemeriksaan terhadap aspek administrasi, teknis, dan pertanggungjawaban kegiatan ini.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti awal, penanganannya dapat diteruskan sesuai mekanisme pengawasan dan hukum yang berlaku.
Jangan Sampai Transparansi Hanya Hadir Setelah Media Bersuara
Ada ironi ketika papan informasi proyek baru berdiri setelah pekerjaan selesai dan persoalannya menjadi sorotan pemberitaan.
Padahal, keterbukaan bukan kewajiban yang dilakukan ketika media mulai bertanya. Transparansi seharusnya menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan sejak awal hingga pertanggungjawaban akhir.
Papan informasi boleh saja akhirnya terpasang, tetapi pertanggungjawaban penggunaan uang negara tidak boleh berhenti pada selembar papan.
Ruang News Indonesia menegaskan bahwa persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai lemahnya transparansi membuka ruang bagi dugaan praktik yang merugikan kepentingan petani maupun keuangan negara.
Uang APBN bukan milik pribadi, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan ruang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi.
Ruang News Indonesia membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, UPKK Poktan Tani Subur, serta seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Ruang News Indonesia menerima segala bentuk koreksi terhadap pemberitaan ini berdasarkan UU Pers.
RUANG NEWS INDONESIA
Berita dan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya.
#RuangNewsIndonesia #LampungSelatan #WaySulan #IrigasiPerpompaan #APBN2026 #TransparansiAnggaran #PengawasanPublik #KetahananPangan
