banner 728x90

UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen, Tembus Rp3,37 Juta, Gubernur Tegaskan Hapus Paradigma Upah Murah

banner 468x60

SERANG | RUANG NEWS INDONESIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut mengalami kenaikan 8,77 persen atau bertambah Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun 2026.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

Gubernur Banten Andra Soni mengumumkan keputusan tersebut di Kota Serang, Jumat (20/11/2026). Ia menyampaikan bahwa kenaikan UMP merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni.

Menurutnya, penetapan besaran UMP mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.

Pemerintah juga memperhitungkan kondisi dunia usaha agar kebijakan pengupahan tetap sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan investasi di Banten.

Andra Soni menegaskan, daya saing investasi tidak semestinya dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah. Sebaliknya, peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis harus menjadi fondasi pembangunan ekonomi.

“Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” tegasnya.

Ia berharap kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha untuk terus berkembang dan bersaing.

Menurut Andra Soni, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi maupun pertumbuhan sektor industri. Lebih dari itu, hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara langsung oleh pekerja dan masyarakat.

“Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat,” katanya.

Pemprov Banten, lanjutnya, berkomitmen mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dengan menempatkan peningkatan investasi, daya saing industri, dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai bagian yang saling berkaitan.

“Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

UMP Naik, Pengawasan Pelaksanaan Menjadi Perhatian

Kenaikan UMP menjadi Rp3,37 juta tersebut menjadi kebijakan pengupahan yang perlu diikuti dengan pengawasan pelaksanaan di lapangan. Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan upah minimum, khususnya dalam pembayaran hak pekerja, menjadi bagian penting agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada angka penetapan semata.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan pekerja diharapkan benar-benar terwujud, seiring pertumbuhan investasi dan perkembangan industri di Provinsi Banten.

Sumber: MC Banten (Mills).

Ruang News Indonesia — Berita dan Informasi Terbaru, Terupdate dan Terpercaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *