RIAU | RUANG NEWS INDONESIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, Provinsi Riau, menyiapkan langkah normalisasi Sungai Mandau sebagai upaya mengantisipasi potensi banjir saat musim penghujan. Program tersebut menjadi kelanjutan dari penanganan Sungai Mengkapan dan Sungai Mempura yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah daerah.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengatakan terdapat sejumlah titik di sepanjang Sungai Mandau yang rawan banjir sehingga membutuhkan penanganan melalui normalisasi. Untuk mendukung pekerjaan tersebut, Pemkab Siak mendapatkan bantuan alat berat dari Balai Wilayah Sungai (BWS) III.
“Ada beberapa titik di Sungai Mandau ini rawan banjir. Saat ini kita dibantu alat berat dari BWS III. Sungai bersih, masyarakat dan nelayan mudah menangkap ikan,” kata Afni saat membuka kegiatan Julang Budaya Kecamatan Sungai Mandau 2026 di halaman Kantor Camat Sungai Mandau, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Afni, normalisasi sungai tidak semata-mata untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga mengembalikan fungsi sungai agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Sungai yang terawat diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi warga, termasuk mempermudah nelayan dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan.
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas
Selain penanganan sungai, Pemkab Siak juga menempatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Sungai Mandau sebagai salah satu prioritas.
Afni menilai kondisi jalan yang memadai sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan menuju pusat-pusat perekonomian.
Namun, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut bukan tanpa kendala. Luasnya wilayah, karakteristik tanah gambut, serta keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
“Kalau pakai APBD kita tak akan mampu. Karena itu, melalui sumber pendanaan lain, pelan-pelan kita bangun kembali jalan yang rusak,” ujarnya.
Andalkan Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat
Untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Siak terus mengupayakan sumber pembiayaan alternatif melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Afni menjelaskan, pada 2026 Kabupaten Siak memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp65 miliar untuk pembangunan infrastruktur.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan berbagai ruas jalan, tidak hanya jalan utama, tetapi juga akses penghubung antarkampung hingga tingkat dusun.
Pembangunan konektivitas jalan tersebut diharapkan dapat membuka akses wilayah, memperlancar aktivitas masyarakat, serta memperkuat distribusi hasil produksi pertanian dan perkebunan.
Afni berharap dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi dengan berbagai pihak dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Kecamatan Sungai Mandau.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, baik normalisasi sungai maupun perbaikan jalan, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan aktivitas perekonomian warga.
Pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun atau sungai yang dinormalisasi, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sumber: Alonk/MC Siak.
Ruang News Indonesia — Berita dan Informasi Terbaru, Terupdate dan Terpercaya.
Langsung ke konten









