LAMPUNG SELATAN — Program revitalisasi sekolah yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan jangan sampai berubah menjadi panggung permainan anggaran berkedok swakelola. Mekanisme yang semestinya mengedepankan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat justru berpotensi disalahgunakan apabila pengawasan lemah, transparansi hanya menjadi slogan, dan pertanggungjawaban sebatas tumpukan dokumen, 19 November 2026.
Sorotan tersebut disampaikan Junaidi, Kepala Divisi Investigasi dan Kebijakan Publik Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Gema Masyarakat Lampung (LPKSM-GML), sebuah organisasi nonpemerintah (Non-Governmental Organization/NGO). Ia mengingatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan agar tidak menjadikan mekanisme swakelola sebagai tameng untuk menghindari pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran.
Menurut Junaidi, terdapat sejumlah modus yang patut diwaspadai dalam pelaksanaan swakelola, mulai dari dugaan pengarahan pembelian material kepada pemasok tertentu, permainan harga, pengurangan volume dan spesifikasi pekerjaan, hingga pelaksana yang hanya menjadi formalitas administratif, sementara kendali pekerjaan diduga berada di tangan pihak lain.
“Jangan sampai swakelola hanya menjadi nama dalam dokumen, tetapi praktiknya dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau masyarakat hanya diminta bertanggung jawab, sementara keputusan dan keuntungan dikendalikan pihak lain, lalu di mana esensi swakelolanya?” sindir Junaidi.
Ia menilai, praktik semacam itu apabila terbukti dapat merugikan keuangan negara sekaligus masyarakat. Sebab, anggaran yang seharusnya menghasilkan bangunan berkualitas justru berisiko terkikis oleh permainan harga, material tidak sesuai spesifikasi, dan pekerjaan yang tidak sebanding dengan nilai anggaran.
Lampung Tengah Jangan Hanya Jadi Berita, tetapi Pelajaran!
Junaidi juga menyinggung kasus revitalisasi sekolah di Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi perhatian aparat penegak hukum. Sebanyak 83 kepala sekolah dilaporkan telah menjalani pemeriksaan oleh kejaksaan terkait program tersebut.
Informasi mengenai dugaan permintaan setoran sebesar 10–15 persen dari nilai pekerjaan juga menjadi persoalan serius yang perlu ditelusuri berdasarkan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Menurutnya, kasus tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi Dinas Pendidikan Lampung Selatan. Jangan sampai pemerintah daerah baru sibuk melakukan evaluasi setelah persoalan berkembang menjadi perkara hukum.
“Jangan tunggu 83 kepala sekolah diperiksa baru semua pihak mendadak bicara pengawasan. Jangan pula menunggu persoalan masuk ke meja kejaksaan, baru sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Pencegahan itu tugas sejak awal, bukan pekerjaan setelah masalah meledak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai istilah swakelola terdengar begitu indah dalam laporan, tetapi pelaksanaannya justru menyisakan tanda tanya. Jika pengawasan berjalan, seharusnya kejanggalan bisa dideteksi sejak dini, bukan menunggu masyarakat dan media lebih dahulu membukanya.
Disdik Jangan Hanya Pandai Menjelaskan, tetapi Harus Membuktikan!
Junaidi mendorong Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan menjelaskan secara terbuka bagaimana pengawasan revitalisasi sekolah dijalankan, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah konkret untuk memeriksa dokumen dan memverifikasi pekerjaan fisik.
Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa laporan administrasi. Kondisi bangunan, kualitas material, volume pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, hingga transparansi penggunaan anggaran harus diperiksa secara nyata.
“Kalau pekerjaan sesuai aturan, mengapa harus takut diawasi? Kalau material sesuai spesifikasi, mengapa harus alergi diperiksa? Dan kalau anggaran digunakan sebagaimana mestinya, mengapa harus sulit membuka informasi kepada publik?” ujarnya.
Sebagai NGO atau organisasi nonpemerintah, LPKSM-GML menegaskan bahwa kontrol sosial, advokasi, dan pengawasan kepentingan masyarakat merupakan bagian dari peran organisasi masyarakat sipil. Peran LPKSM sendiri memiliki landasan hukum melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 44, serta PP Nomor 59 Tahun 2001.
Junaidi juga mengajak masyarakat, NGO, LSM, dan insan pers untuk tidak menjadi penonton dalam penggunaan uang negara. Pengawasan harus dilakukan dengan fakta, dokumentasi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Sebab, sekolah bukan tempat untuk menguji seberapa lihai seseorang memainkan anggaran. Anak-anak membutuhkan ruang belajar yang aman, bukan bangunan yang hanya terlihat bagus dalam laporan. Swakelola bukan ruang bebas pengawasan, jabatan bukan tameng, dan uang negara bukan milik segelintir orang.
Ruang News Indonesia Berita dan Informasi Terbaru, Terupdate, dan Terpercaya














