RUP Berganti Tiga Kali, Realisasi Tembus Pagu: Ada Apa dengan Anggaran Kebersihan DLH Lampung Selatan?

LAMPUNG SELATAN — Perubahan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), nilai transaksi yang disebut melampaui pagu, hingga dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan menjadi sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan penelusuran data pengadaan yang dihimpun awak media, paket jasa kebersihan DLH Lampung Selatan tercatat mengalami perubahan RUP sebanyak tiga kali. RUP awal bernomor 66450406 dengan pagu anggaran sebesar Rp594 juta.

Selanjutnya, pada 10 September 2026, muncul perubahan dengan kode RUP 67799684. Kemudian, pada 12 Oktober 2026, kembali tercatat perubahan melalui kode RUP 68152178, dengan pagu meningkat menjadi Rp607,2 juta.

Persoalan muncul ketika data transaksi yang ditelusuri awak media menunjukkan adanya 58 transaksi yang masih menggunakan kode RUP awal 66450406. Selain itu, terdapat satu transaksi atas nama Reva Novita Sari senilai Rp1,1 juta yang tercatat menggunakan kode RUP berbeda, yakni 66432353.

Jika seluruh transaksi tersebut dijumlahkan, nilai realisasi yang dihimpun mencapai sekitar Rp609,4 juta. Angka ini lebih tinggi Rp15,4 juta dibandingkan pagu awal Rp594 juta, sekaligus melampaui pagu perubahan Rp607,2 juta sebesar Rp2,2 juta.

Perbedaan tersebut tentu membutuhkan penjelasan resmi. Apakah angka transaksi yang tercatat sudah mencerminkan keseluruhan pembayaran? Apakah terdapat perubahan dokumen anggaran yang menjadi dasar penyesuaian nilai? Dan mengapa sejumlah transaksi masih menggunakan kode RUP sebelumnya?

Perlu ditegaskan, perbandingan antara nilai transaksi dan pagu RUP belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Kepastian harus diperiksa melalui dokumen DPA atau DPPA, kontrak, surat pesanan, bukti pekerjaan, serta dokumen pembayaran.

Namun, ketika data pengadaan menunjukkan perbedaan angka dan perubahan kode, publik berhak memperoleh penjelasan yang terang, bukan sekadar dibiarkan menebak-nebak.

Anggaran PPPK dan Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah data anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan DLH Lampung Selatan.

Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran PPPK Paruh Waktu disebut mencapai Rp2.687.600.000 untuk 158 orang.

Dalam rincian yang diperoleh, anggaran Pengelola Umum Operasional tercatat sebesar Rp1.473.200.000 dengan realisasi Rp1.108.100.000. Terdapat selisih sekitar Rp365.100.000.

Sementara itu, untuk Operator Layanan Operasional, anggaran tercatat sebesar Rp1.025.200.000 dengan realisasi Rp728.500.000. Selisihnya sekitar Rp296.700.000.

Adapun anggaran Tenaga Teknis disebut sebesar Rp19 juta dan telah terealisasi seluruhnya.

Dari rincian tersebut, terdapat selisih yang perlu diklarifikasi. Dua kelompok jabatan pertama memiliki total selisih sekitar Rp661,8 juta. Angka ini belum sama dengan sisa anggaran Rp702,75 juta yang turut disebut dalam data awal.

Karena itu, diperlukan rekonsiliasi terhadap seluruh komponen anggaran agar tidak terjadi kesimpulan keliru mengenai penggunaan maupun sisa dana.

Di sisi lain, awak media juga menghimpun informasi mengenai 57 tenaga PJLP kebersihan dengan nilai transaksi yang disebut mencapai Rp609,4 juta.

Dalam penelusuran lapangan, muncul dugaan bahwa sebagian nama yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan sebenarnya. Dari informasi yang diperoleh, disebut terdapat 11 orang yang menjalankan pekerjaan administratif, sembilan orang diduga tidak hadir, serta awak media mengaku tidak menemukan petugas kebersihan pada sejumlah lokasi yang diperiksa.

Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan hubungan keluarga salah satu penerima pembayaran dengan pihak ketiga. Informasi ini masih membutuhkan verifikasi dokumen dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Jika benar terdapat ketidaksesuaian antara daftar penerima, kehadiran, dan pekerjaan yang dilaksanakan, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius. Namun, kepastian mengenai status tenaga kerja, hubungan kerja, serta pembayaran harus dibuktikan melalui kontrak, daftar hadir, surat tugas, dan bukti pekerjaan.

Paket Bahan Kimia dan Pemeliharaan Kendaraan Ikut Disorot

Penelusuran awak media juga menemukan sejumlah catatan pada paket pengadaan bahan kimia senilai sekitar Rp38,15 juta.

Paket tersebut disebut memiliki jadwal pelaksanaan pada Juni 2026, sementara perubahan data RUP tercatat pada 28 September 2026. Dalam penelusuran, ditemukan dua kode RUP, yakni 64300114 dan 67947535, serta penggunaan dua akun MAK. Penyedia yang tercantum dalam data adalah Menangsi Jaya.

Perbedaan waktu dan kode tersebut perlu dijelaskan oleh pihak DLH, terutama mengenai dasar perubahan, kesesuaian akun anggaran, serta dokumen yang menjadi landasan pelaksanaan pengadaan.

Tak hanya itu, paket pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah dengan anggaran sekitar Rp570 juta juga menjadi perhatian.

Dalam data yang ditelusuri, RUP bernomor 68630362 tercatat dipublikasikan pada 30 Oktober 2026. Namun, informasi yang dihimpun belum memperlihatkan rincian jumlah kendaraan, jenis pekerjaan, maupun kebutuhan suku cadang secara terperinci.

Sementara itu, terdapat catatan realisasi awal sebesar Rp163,89 juta kepada penyedia perorangan bernama Abdul Choliq.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: kendaraan apa saja yang menjadi objek pemeliharaan, pekerjaan apa yang telah dilakukan, berapa unit yang ditangani, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pembuktian pekerjaannya?

Anggaran pemeliharaan kendaraan bukan angka kecil. Karena itu, rincian pekerjaan dan bukti pelaksanaan semestinya dapat ditunjukkan secara transparan.

Jangan Biarkan Data Pengadaan Menjadi Teka-Teki Publik

Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan sejumlah aspek yang membutuhkan penjelasan menyeluruh dari DLH Lampung Selatan, mulai dari perubahan RUP, kesesuaian nilai transaksi dengan pagu, rincian anggaran PPPK, pelaksanaan pekerjaan PJLP, hingga pengadaan bahan kimia dan pemeliharaan kendaraan.

Dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah, setiap belanja harus memiliki dasar penganggaran, dokumen pelaksanaan, bukti pekerjaan, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.

Regulasi pengadaan pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan-perubahannya, serta Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021, menjadi bagian dari kerangka tata kelola pengadaan yang harus diperhatikan. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Awak media mendorong Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian yang didukung bukti. Aparat pengawasan juga perlu memastikan apakah seluruh pembayaran benar-benar sebanding dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Kepala DLH Lampung Selatan, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, serta pihak penyedia perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perubahan RUP, nilai transaksi, dasar pembayaran, daftar tenaga kerja, dan bukti pelaksanaan pekerjaan.

Sebab, anggaran publik bukan ruang gelap yang hanya dapat dipahami oleh pemegang kewenangan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai dokumen pengadaan terlihat rapi di atas kertas, tetapi pelaksanaan di lapangan justru menyisakan tanda tanya.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan penelusuran data dan informasi yang dihimpun awak media. Sejumlah dugaan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak terkait. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Ruang News Indonesia membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala DLH, PPK, penyedia, serta seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

RUANG NEWS INDONESIA

Berita dan Informasi Terbaru, Terupdate, dan Terpercaya.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *