banner 728x90

HELAU dan ABRI Digaungkan, Sampah Menggunung di Katibung, Aset Pemkab Lamsel Dekat Kantor Bupati Justru Terbengkalai

banner 468x60

Dua Potret Berbeda, Satu Persoalan: Ketika Program Kebersihan Bupati Radityo Egi Pratama Dihadapkan pada Kondisi Nyata di Lapangan

LAMPUNG SELATAN — Ada ironi dalam gaung penataan lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengampanyekan program HELAU dan ABRI sebagai gerakan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, tertata, dan berkelanjutan. Namun, di sisi lain, kondisi di lapangan justru memperlihatkan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Tumpukan sampah masih terlihat di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, khususnya wilayah Kecamatan Katibung. Sementara itu, sebuah aset milik pemerintah daerah berupa eks Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Bupati Lampung Selatan, tampak kumuh, ditumbuhi tanaman liar, dan tidak terawat.

Dua lokasi berbeda tersebut menghadirkan satu pertanyaan besar: sejauh mana program kebersihan dan penataan lingkungan yang digaungkan Bupati Radityo Egi Pratama benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata?

ABRI Digaungkan, Sampah Justru Menggunung di Jalur Strategis

Kondisi tumpukan sampah di sepanjang Jalan Lintas Sumatera wilayah Katibung menjadi pemandangan yang memprihatinkan.

Jalur tersebut merupakan salah satu akses utama transportasi yang setiap hari dilalui masyarakat, kendaraan angkutan barang, hingga pengguna jalan dari berbagai daerah.

Sampah yang menumpuk bukan hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan mencemari lingkungan sekitar.

Ironisnya, persoalan itu muncul ketika pemerintah daerah terus menggaungkan ABRI, singkatan dari Asri, Bersih, Rapi, dan Indah.

Bahkan, melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, pemerintah telah memiliki landasan kebijakan untuk membangun tata kelola kebersihan daerah.

Namun, regulasi dan slogan tentu tidak otomatis membuat sampah terangkut.

Jika titik-titik penumpukan sampah di jalur strategis masih ditemukan, publik patut mempertanyakan efektivitas pengawasan, ketersediaan fasilitas, jadwal pengangkutan, serta koordinasi antara dinas terkait, kecamatan, dan pemerintah desa.

Jangan sampai ABRI hanya menjadi empat huruf yang rajin dipromosikan, tetapi pelaksanaannya masih harus dicari di tengah tumpukan sampah.

Dekat Kantor Bupati, Aset Daerah Justru Terlihat Kehilangan Tuan

Persoalan kebersihan ternyata bukan hanya ditemukan di wilayah Kecamatan Katibung.

Pada Selasa (17/11/2026), berdasarkan hasil investigasi awak media di lapangan, kawasan eks Kantor Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan terlihat tidak terawat.

Tanaman merambat menjalar di sejumlah bagian bangunan. Rumput tumbuh tinggi, sementara sampah terlihat berserakan di sekitar kawasan tersebut.

Yang membuat kondisi ini semakin ironis, lokasi aset daerah itu tidak jauh dari Kantor Bupati Lampung Selatan.

Artinya, persoalan tersebut bukan berada di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Bangunan milik pemerintah sendiri justru terlihat terbengkalai di sekitar pusat pemerintahan.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin masyarakat diajak menjaga kebersihan dan memperindah lingkungan, sementara aset milik pemerintah daerah sendiri belum menunjukkan standar perawatan yang semestinya?

Jangan sampai pemerintah begitu bersemangat mengajak masyarakat membersihkan halaman rumahnya, tetapi lupa memperhatikan halaman rumah sendiri.

HELAU Jangan Hanya Berhenti pada Gerakan Seremonial

Program HELAU atau Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul merupakan salah satu gagasan penataan lingkungan yang digaungkan Bupati Radityo Egi Pratama.

Begitu pula ABRI yang menekankan Asri, Bersih, Rapi, dan Indah.

Keduanya semestinya tidak hanya menjadi identitas program pemerintah, tetapi harus terlihat dalam pelayanan kebersihan sehari-hari.

Keberhasilan program lingkungan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan gotong royong, dokumentasi kegiatan, pemasangan spanduk, atau keterlibatan aparatur dalam aksi bersih-bersih.

Ukuran sesungguhnya justru terlihat dari kondisi lingkungan setelah kegiatan tersebut selesai.

Apakah sampah di Katibung benar-benar terangkut? Apakah kawasan eks Kantor PMD sudah dibersihkan? Apakah aset daerah yang tidak lagi digunakan tetap mendapatkan pemeliharaan dan pengawasan?

Jika pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut belum terjawab, wajar apabila masyarakat mempertanyakan sejauh mana efektivitas program yang selama ini digaungkan.

Aset Daerah Bukan Barang yang Boleh Ditinggalkan

Selain persoalan kebersihan, kondisi eks Kantor PMD juga membuka pertanyaan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Publik berhak mengetahui siapa pengguna dan penanggung jawab aset tersebut, bagaimana status pemanfaatannya, serta apakah pemeliharaan bangunan masih dianggarkan melalui APBD.

Jika bangunan sudah tidak digunakan, pemerintah semestinya memiliki langkah yang jelas, apakah akan dimanfaatkan kembali, dialihfungsikan, atau ditata sesuai kebutuhan daerah.

Aset pemerintah bukan sekadar bangunan yang dicatat dalam administrasi. Di dalamnya terdapat nilai kekayaan daerah yang bersumber dari uang rakyat dan wajib dikelola secara tertib, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, kondisi bangunan yang tidak terawat perlu menjadi perhatian perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan aset.

Jangan sampai uang rakyat rajin digunakan untuk membangun dan mencatat aset, tetapi ketika bangunan tidak lagi ditempati, tanggung jawab pemeliharaannya ikut menghilang.

Bupati Perlu Turun, OPD Jangan Hanya Pandai Membuat Laporan

Dua persoalan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.

Dinas Lingkungan Hidup perlu menjelaskan bagaimana penanganan sampah di sepanjang Jalan Lintas Sumatera wilayah Katibung, termasuk jadwal pengangkutan, fasilitas pendukung, serta langkah pencegahan agar lokasi tersebut tidak kembali menjadi tempat penumpukan sampah.

Sementara itu, perangkat daerah yang menangani barang milik daerah perlu memberikan penjelasan mengenai status, pemanfaatan, dan tanggung jawab pemeliharaan eks Kantor PMD.

Pemerintah Kecamatan Katibung dan pemerintah desa juga perlu dilibatkan dalam penyelesaian persoalan sampah agar penanganannya tidak bersifat sementara.

Bupati juga perlu memastikan bahwa program HELAU dan ABRI memiliki target, indikator keberhasilan, pengawasan, serta evaluasi yang terukur hingga tingkat kecamatan dan desa.

Sebab, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak slogan apabila persoalan mendasar di lingkungan mereka masih dibiarkan.

Jangan Sampai Slogan Lebih Terawat daripada Lingkungan

Dari Katibung hingga kawasan dekat Kantor Bupati, dua potret tersebut memperlihatkan persoalan yang patut mendapat perhatian pemerintah daerah.

Satu lokasi memperlihatkan sampah yang masih menumpuk di jalur utama. Lokasi lainnya memperlihatkan aset pemerintah yang tampak kehilangan perhatian pemeliharaan.

Satire-nya sederhana: program boleh terlihat hijau dalam spanduk, slogan boleh terdengar indah dalam pidato, tetapi rumput liar dan tumpukan sampah tidak bisa dibujuk untuk pergi hanya dengan kampanye.

HELAU dan ABRI seharusnya tidak sekadar indah dalam narasi pembangunan. Keduanya harus bisa dibuktikan melalui kondisi lingkungan yang benar-benar bersih dan tertata.

Sebelum pemerintah meminta masyarakat menjadi bagian dari gerakan menjaga kebersihan, pemerintah harus terlebih dahulu menunjukkan keteladanan melalui pengelolaan lingkungan dan aset miliknya sendiri.

Sebab, keberhasilan program kebersihan bukan diukur dari seberapa sering pemerintah mengajak masyarakat bersih-bersih, melainkan dari seberapa bersih lingkungan yang berhasil dipertahankan.

Kini publik menunggu tindakan nyata: apakah tumpukan sampah di Katibung segera ditangani, apakah eks Kantor PMD akan dibersihkan dan ditata, serta apakah program HELAU dan ABRI benar-benar dievaluasi?

Jangan sampai yang paling terawat di Lampung Selatan justru slogan pemerintah, sementara lingkungan dan aset daerah masih menunggu perhatian.

KONFIRMASI DAN HAK JAWAB

Ruang News Indonesia membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Bupati Lampung Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, perangkat daerah pengelola aset, Camat Katibung, serta seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan aset daerah. Setiap dugaan maupun pertanyaan yang disampaikan tetap membutuhkan klarifikasi dari pihak berwenang dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik.

Ruang News Indonesia — Berita dan Informasi Terbaru, Terupdate dan Terpercaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *