JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025.
Rapat tersebut membahas progres rehabilitasi dan rekonstruksi selama satu tahun terakhir, termasuk percepatan pemulihan infrastruktur, pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak, pemulihan fasilitas pelayanan publik, serta langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengatakan Presiden ingin memastikan seluruh program pemulihan berjalan sesuai rencana.
“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Tito dalam keterangannya seusai rapat.
Tito memaparkan, bencana yang terjadi pada November 2025 menimbulkan dampak luas. Sebanyak 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan terdampak, dengan lebih dari 2,1 juta warga harus mengungsi.
Kerusakan juga tercatat pada lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, dan 1.593 fasilitas ibadah. Selain itu, ribuan titik jalan dan jembatan mengalami kerusakan.
Menurut Tito, skala bencana tersebut menjadi salah satu yang terluas berdasarkan pengalaman penanganan yang pernah dihadapinya.
“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkapnya.
Dukungan Anggaran dan Rencana Pemulihan Rp100,67 Triliun
Dalam penanganan bencana tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp12,34 triliun.
Dukungan itu meliputi bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Tito mengingatkan para kepala daerah agar memanfaatkan tambahan anggaran tersebut secara maksimal dan memastikan penggunaannya benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” tegasnya.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah juga telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun selama tiga tahun.
Program pemulihan mencakup pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, normalisasi dan perbaikan sungai, pembangunan sekolah dan rumah warga, hingga pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Tito menjelaskan, rencana induk tersebut disusun berdasarkan usulan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang kemudian dihimpun dan dikoordinasikan oleh Bappenas.
Sejumlah Fasilitas Publik Mulai Pulih
Di tengah proses rehabilitasi, sejumlah sektor pelayanan dasar menunjukkan perkembangan positif.
Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak dilaporkan telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan bangunan sekolah asal, sedangkan 99 lainnya masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas darurat.
Pada sektor infrastruktur, jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali 100 persen fungsional. Meski demikian, pekerjaan perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah masih terus berlangsung.
Untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.
Selanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap (huntap) melalui beberapa skema, mulai dari pembangunan di lokasi semula, pembangunan secara mandiri, hingga penyediaan kawasan hunian komunal.
Tito mengakui proses pemulihan tidak dapat dilakukan secara instan mengingat luasnya wilayah terdampak dan besarnya jumlah masyarakat yang harus mendapatkan penanganan.
“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” katanya.
Pemulihan Ditargetkan Berlanjut hingga 2028
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan secara bertahap hingga 2028.
Evaluasi yang dipimpin Presiden Prabowo menjadi bagian dari upaya memastikan program pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Ke depan, efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran pembangunan hunian, serta percepatan pemulihan fasilitas publik menjadi aspek penting yang perlu terus dikawal agar masyarakat benar-benar merasakan hasil penanganan pascabencana.
Sumber: BPMI Setpres
RUANG NEWS INDONESIA
Berita dan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya.
Ruang News Indonesia menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan verifikasi informasi. Kami membuka seluas-luasnya ruang koreksi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
#RuangNewsIndonesia #PrabowoSubianto #BencanaSumatra #RehabilitasiDanRekonstruksi #Aceh #SumateraUtara #SumateraBarat #PemulihanBencana #BPMISetpres
