Dugaan IRPOM Salah Titik, Kepala BPP Way Sulan Sebut Wabup dan Sekda

LAMPUNG SELATAN — Dugaan ketidaksesuaian lokasi pembangunan program irigasi perpompaan (IRPOM) di Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, semakin menyisakan sejumlah pertanyaan. Bukan hanya terkait dugaan satu titik pembangunan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, tetapi juga menyangkut pengawasan dan pengetahuan pihak yang seharusnya memahami kondisi teknis di lapangan.

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Way Sulan, Elwin, sempat menyebut nama Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan. Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, ketika diminta menjelaskan lebih jauh mengenai substansi koordinasi tersebut, Elwin tidak memberikan keterangan secara terperinci.

Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Apa relevansi penyebutan nama Wakil Bupati dan Sekda dalam persoalan dugaan kesalahan titik pembangunan IRPOM? Apakah koordinasi tersebut berkaitan langsung dengan penentuan lokasi, pengawasan pelaksanaan program, atau persoalan lain yang belum terungkap?

Hingga kini, belum ada penjelasan yang cukup untuk memastikan hubungan kedua pejabat tersebut dengan persoalan yang sedang dikonfirmasi. Karena itu, penyebutan nama mereka tidak dapat dimaknai sebagai indikasi keterlibatan maupun tanggung jawab sebelum ada klarifikasi resmi.

Jawaban Kepala BPP Dipertanyakan

Persoalan semakin menarik ketika awak media menggali sejauh mana pengetahuan Elwin sebagai Kepala BPP terhadap titik koordinat pembangunan IRPOM di wilayah kerjanya.

Ketika ditanya apakah dirinya mengetahui titik koordinat setiap lokasi pembangunan dan apakah pernah turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan, jawaban yang disampaikan justru tidak menjawab substansi pertanyaan tersebut.

Elwin berdalih dirinya sibuk dan memiliki banyak pekerjaan.

Jawaban itu tentu menimbulkan tanda tanya. Sebab, dalam konteks program pertanian yang menyangkut anggaran negara dan kepentingan kelompok tani, pengetahuan mengenai lokasi kegiatan serta fungsi pengawasan menjadi hal penting yang patut dipastikan.

Kesibukan tentu dapat menjadi bagian dari dinamika pekerjaan seorang pejabat. Namun, kesibukan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan publik untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan program pemerintah, terlebih ketika muncul dugaan pembangunan yang melintasi batas administrasi kabupaten.

Situasi semakin mengundang perhatian ketika awak media menyinggung kemungkinan pernyataan tersebut disampaikan kepada Wakil Bupati maupun Sekda. Elwin menjawab, “Paling juga dipecat.”

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Apakah ucapan itu sekadar ungkapan spontan, bentuk kekhawatiran terhadap posisi jabatannya, atau ada persoalan lain yang melatarbelakanginya?

Tidak tepat menarik kesimpulan hanya dari satu pernyataan. Namun, dalam konteks klarifikasi persoalan program pemerintah, ucapan tersebut patut mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat.

Jangan Sampai Pengawasan Hanya Berhenti di Atas Kertas

Dugaan satu titik IRPOM yang diperuntukkan bagi kelompok tani di Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan, tetapi diduga dibangun di Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, merupakan persoalan yang membutuhkan penelusuran serius.

Jika dugaan tersebut benar, maka sejumlah aspek harus diperiksa, mulai dari dokumen penetapan penerima program, proposal kelompok tani, titik koordinat yang disetujui, dokumen pelaksanaan kegiatan, hingga realisasi pembangunan di lapangan.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: siapa yang menetapkan titik lokasi, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan, dan bagaimana pembangunan di luar wilayah administrasi penerima program bisa terjadi?

Jangan sampai program yang seharusnya memberikan manfaat bagi petani Lampung Selatan justru menyisakan persoalan administrasi, ketidaktepatan sasaran, bahkan dugaan lemahnya pengawasan.

Dinas Pertanian dan Pihak Terkait Diminta Buka Suara

Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan alasan kesibukan ataupun pernyataan koordinasi yang tidak disertai penjelasan konkret.

Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan perlu memberikan keterangan terbuka mengenai mekanisme penentuan titik IRPOM, keterlibatan BPP dalam verifikasi dan pengawasan, serta langkah yang telah dilakukan setelah muncul informasi dugaan pembangunan lintas kabupaten tersebut.

Wakil Bupati dan Sekda yang namanya disebut dalam proses konfirmasi juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan apakah benar pernah menerima koordinasi terkait persoalan tersebut dan dalam kapasitas apa.

Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.

Sebab, ketika program menggunakan anggaran negara, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.

Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi lebih mendalam dari Kepala BPP Way Sulan, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan, serta pihak-pihak yang disebut dalam konfirmasi masih diperlukan. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka demi pemberitaan yang berimbang dan akuntabel.

RUANG NEWS INDONESIA Berita dan Informasi Terbaru, Terupdate dan Terpercaya.

#RuangNewsIndonesia #LampungSelatan #WaySulan #IRPOM #DinasPertanian #BPPWaySulan #Investigasi #TransparansiAnggaran #PengawasanPublik #KontrolSosial

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *