LAMPUNG SELATAN, Selasa (17/11/2026) — Jika kebersihan dan keindahan lingkungan menjadi wajah sebuah pemerintahan, maka kondisi eks Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan ini justru menyuguhkan potret yang berbanding terbalik. Bukan lagi sekadar bangunan tak terpakai, kawasan tersebut kini tampak seperti lahan yang perlahan direbut alam liar. Tanaman merambat menjalar ke berbagai sisi bangunan, rumput tumbuh tinggi, sementara tumpukan sampah berserakan di sekitarnya.
Berdasarkan hasil investigasi awak media di lapangan pada Selasa (17/11/2026), bangunan tersebut terlihat tidak terawat dan kondisinya sangat memprihatinkan. Ironisnya, lokasi bangunan berada tidak jauh dari Kantor Bupati Lampung Selatan. Artinya, pemandangan tersebut bukan berada di pelosok yang sulit dijangkau, melainkan nyaris di halaman depan pusat kekuasaan pemerintahan daerah.
Pemandangan ini seolah menjadi tamparan keras bagi semangat penataan lingkungan yang selama ini digaungkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui program HELAU dan ABRI.
Bagaimana mungkin masyarakat diajak menjaga kebersihan, memperindah lingkungan, dan membangun budaya hidup bersih, sementara bangunan milik pemerintah sendiri justru dibiarkan ditumbuhi semak belukar dan terkesan kehilangan tuan?
Jangan sampai program HELAU dan ABRI begitu bersemangat membersihkan lingkungan masyarakat, tetapi lupa menyapu halaman rumah sendiri.
Persoalannya bukan sekadar rumput yang meninggi atau tanaman liar yang merambat. Ada persoalan lebih mendasar yang patut dipertanyakan: di mana tanggung jawab pemeliharaan aset daerah?
Apakah bangunan tersebut sudah tidak masuk dalam daftar perhatian pemerintah? Apakah status pemanfaatannya belum jelas? Ataukah pemeliharaan aset memang tidak lagi menjadi prioritas setelah kantor tersebut ditinggalkan?
Publik juga berhak mempertanyakan bagaimana pengelolaan anggaran pemeliharaan aset tersebut. Apakah masih tersedia alokasi anggaran perawatan dalam APBD? Jika ada, bagaimana realisasi dan penggunaannya? Jika tidak ada, siapa yang bertanggung jawab memastikan aset daerah tetap terjaga?
Jangan sampai uang rakyat hanya rajin membangun dan mencatat aset, tetapi ketika bangunan tidak lagi digunakan, tanggung jawab merawatnya ikut ditinggalkan.
Padahal, aset daerah bukan bangunan pribadi yang boleh dibiarkan terbengkalai sesuka hati. Setiap jengkal bangunan milik pemerintah merupakan barang milik daerah yang pengelolaannya harus jelas, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kondisi eks kantor PMD ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah, khususnya OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset.
Sebab, keberhasilan program kebersihan tidak cukup diukur dari spanduk, slogan, kegiatan bersih-bersih, atau dokumentasi seremonial. Ukuran paling sederhana justru terlihat dari bagaimana pemerintah memperlakukan lingkungan dan aset miliknya sendiri.
HELAU dan ABRI jangan sampai hanya indah dalam slogan, tetapi kalah oleh rumput liar di halaman aset pemerintah sendiri.
Kini masyarakat menunggu respons dan tindakan nyata Bupati Lampung Selatan beserta jajaran terkait. Apakah eks kantor PMD tersebut akan segera dibersihkan dan ditata, atau dibiarkan terus menjadi monumen bisu lemahnya perhatian terhadap aset daerah?
Sebab, sebelum mengajak masyarakat mempercantik Lampung Selatan, pemerintah seharusnya terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka mampu merawat rumahnya sendiri.
RUANG NEWS INDONESIA Berita dan Informasi Terbaru, Terupdate dan Terpercaya.
#RuangNewsIndonesia #LampungSelatan #EksKantorPMD #AsetDaerah #HELAU #ABRI #BupatiLampungSelatan #InvestigasiMedia #TransparansiAnggaran #PengawasanPublik #LingkunganBersih #BeritaLampung












