Proyek Sumur Bor di Lampung Selatan Diduga Nyasar ke Lampung Timur, BPP Berdalih Beda Titik!

WAY SULAN, LAMPUNG SELATAN — Program bantuan pembangunan sumur bor untuk kelompok tani di Kabupaten Lampung Selatan menjadi sorotan. Dari sembilan titik yang disebut diperuntukkan bagi kelompok tani Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan, satu titik diduga justru berada di Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur.

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai ketepatan lokasi pembangunan, proses penetapan titik, serta pengawasan pelaksanaan program yang menggunakan anggaran pemerintah.

Berdasarkan hasil penelusuran lokasi dan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) penyesuaian yang dihimpun, delapan titik sumur bor disebut masih berada di sekitar Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan. Sementara satu titik lainnya diduga berada di wilayah administratif Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sukamaju, Asep Suhaimi, mengakui bahwa satu titik pembangunan sumur bor tersebut memang berada di wilayah Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya.

Dalam dokumen RAB penyesuaian, anggaran pembangunan satu titik sumur bor tercatat sebesar Rp51,9 juta. Sementara satu kelompok disebut memperoleh tiga titik dengan total anggaran Rp155,7 juta.

Dengan demikian, sembilan titik yang menjadi sorotan tersebut memiliki nilai anggaran keseluruhan Rp467,1 juta berdasarkan angka RAB yang dihimpun.

BPP Way Sulan Berdalih Hanya Berbeda Titik di Perbatasan

Menanggapi dugaan tersebut, Elwin dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Way Sulan menyatakan bahwa persoalan itu bukan kesalahan titik karena kelompok tani penerima bantuan berdomisili di Desa Sukamaju.

Dalam pesan yang disampaikan Senin (16/11/2026), Elwin menyampaikan:

“Bukan salah titik, itu kelompok domisili di Sukamaju. Areal kelompok tani Desa Sukamaju yang disalahkan apa lagi coba? Cuma titiknya saja bedanya pas perbatasan.”

Ia juga menyatakan bahwa apabila lokasi tersebut terbukti melanggar ketentuan, dirinya akan memerintahkan kelompok tani membuat sumur di area yang masuk wilayah Lampung Selatan.

“Kalau memang di situ melanggar aturan, kelompok akan saya perintahkan buat sumur yang areanya masuk Lamsel,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut justru menyisakan persoalan mendasar yang belum terjawab. Apakah domisili kelompok tani dapat dijadikan dasar untuk menempatkan fasilitas bantuan di luar wilayah administratif kabupaten penerima program?

Sebab, domisili kelompok penerima dan lokasi fisik pembangunan merupakan dua aspek berbeda. Keduanya harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan program.

Bukan Sekadar Beda Titik, Batas Kabupaten Harus Jelas

Alasan bahwa lokasi pembangunan berada di kawasan perbatasan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan.

Batas administratif kabupaten menjadi bagian penting dalam menentukan wilayah pelaksanaan kegiatan, kewenangan pemerintahan, serta pertanggungjawaban program.

Jika satu titik benar berada di Lampung Timur, perlu dijelaskan apakah lokasi tersebut telah ditetapkan sejak awal atau mengalami perubahan ketika program berjalan.

Siapa yang mengusulkan titik tersebut? Siapa yang melakukan survei? Apakah perubahan lokasi memperoleh persetujuan tertulis? Dan apakah dokumen pelaksanaan telah disesuaikan?

Informasi lain yang dihimpun menyebut Ketua Gapoktan Desa Sukamaju diduga turut berperan dalam penentuan lokasi. Namun, sejauh ini belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya kesengajaan atau pelanggaran oleh pihak tertentu. Peran masing-masing pihak harus diuji melalui dokumen dan klarifikasi.

Jika Akan Dibangun Ulang, Bagaimana Pertanggungjawaban Anggaran Sebelumnya?

Pernyataan Elwin bahwa kelompok tani akan diperintahkan membangun sumur di wilayah Lampung Selatan apabila lokasi sebelumnya terbukti melanggar aturan juga memunculkan pertanyaan baru.

Jika sumur tersebut sudah dibangun dengan anggaran Rp51,9 juta, bagaimana status pekerjaan yang telah terlaksana?

Apakah fasilitas yang sudah terbangun akan tetap dimanfaatkan? Jika dilakukan pembangunan ulang, apakah menggunakan anggaran tambahan? Siapa yang bertanggung jawab atas biaya dan pekerjaan sebelumnya?

Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan memindahkan titik pembangunan. Setiap pekerjaan yang telah menggunakan anggaran pemerintah tetap harus dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen, hasil fisik, dan ketentuan yang berlaku.

Dinas Pertanian Harus Buka Data dan Periksa Sembilan Titik

Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan perlu segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sembilan titik pembangunan sumur bor tersebut.

Pemeriksaan harus dilakukan dengan mencocokkan koordinat GPS setiap sumur dengan peta batas administrasi resmi Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur.

Selain itu, dokumen penetapan lokasi, RAB, identitas kelompok penerima, berita acara pekerjaan, serta dokumentasi pelaksanaan perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan kondisi di lapangan.

Jangan sampai program yang seharusnya membantu petani justru menyisakan persoalan akibat lemahnya verifikasi dan pengawasan lokasi.

Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Pembelaan

Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian lokasi tersebut masih memerlukan verifikasi resmi. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran ataupun kesengajaan dari pihak tertentu.

Namun, pengakuan Ketua Gapoktan mengenai lokasi satu titik di Desa Sidorahayu serta penjelasan BPP Way Sulan bahwa titik tersebut hanya berbeda karena berada di perbatasan harus dijawab dengan pembuktian administratif dan pemeriksaan lapangan.

Jika memang tidak ada persoalan, tunjukkan koordinat dan dokumen penetapan lokasinya. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus menjelaskan langkah korektif sekaligus memastikan pertanggungjawaban anggarannya.

Satu titik diduga berada di kabupaten lain, dengan nilai anggaran Rp51,9 juta. Ini bukan sekadar persoalan beda titik di perbatasan. Ini menyangkut ketepatan lokasi, kepastian administrasi, dan tanggung jawab penggunaan uang negara.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan, BPP Way Sulan, Ketua Gapoktan Desa Sukamaju, Pemerintah Desa Sidorahayu, serta seluruh pihak terkait.

RUANG NEWS INDONESIA Mengungkap fakta, mengawal transparansi, dan mengawasi penggunaan anggaran publik.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *