LAMPUNG SELATAN, RUANG NEWS INDONESIA – Sebuah video yang beredar dan menjadi viral di media sosial TikTok memunculkan sorotan publik terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di wilayah SPBU Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam video tersebut terlihat sejumlah kendaraan, termasuk truk, serta dokumentasi yang disertai narasi mengenai dugaan pengisian BBM Bio Solar menggunakan puluhan jerigen yang disebut-sebut dimuat ke dalam sebuah mobil jenis Gran Max berwarna hitam.
Narasi dalam video itu juga secara terbuka meminta Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, hingga Polsek Katibung agar tidak menutup mata dan mengambil langkah terhadap dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Meski demikian, kebenaran peristiwa, lokasi pengambilan gambar, waktu kejadian, identitas kendaraan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Video yang viral di media sosial tidak dapat dengan sendirinya dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana.
Namun, munculnya informasi tersebut patut menjadi perhatian serius. Sebab, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya mendapat dukungan keuangan negara dan diperuntukkan bagi masyarakat serta sektor yang berhak sesuai ketentuan.
LPKSM-GML: Jangan Biarkan Subsidi Negara Menjadi Ladang Kepentingan Segelintir Orang
Menanggapi beredarnya video tersebut, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Gema Masyarakat Lampung (LPKSM-GML) menilai informasi yang telah menjadi perhatian publik harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi oleh instansi berwenang.
Kepala Divisi Investigasi dan Kebijakan Publik LPKSM-GML Lampung Selatan, Junaidi, menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi bukan sekadar urusan transaksi antara konsumen dan pengelola SPBU, melainkan juga menyangkut hak masyarakat atas distribusi barang bersubsidi yang tepat sasaran.
Menurutnya, apabila benar terdapat praktik pengumpulan atau pemindahan BBM subsidi menggunakan puluhan jerigen untuk kepentingan yang tidak sesuai ketentuan, persoalan tersebut harus ditelusuri secara serius.
“Jangan sampai hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi justru terganggu akibat dugaan praktik penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aparat penegak hukum harus hadir memberikan kepastian,” tegas Junaidi.
Ia juga mendorong Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk mengecek rekaman CCTV SPBU, data transaksi penyaluran Bio Solar, penggunaan barcode atau QR Code, serta meminta keterangan pengelola SPBU dan pihak terkait.
NGO Minta Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas Tidak Kompromi
Dalam kapasitasnya sebagai organisasi non-pemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak dalam perlindungan konsumen dan pengawasan kepentingan masyarakat, LPKSM-GML meminta PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tidak sekadar memberikan imbauan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Keduanya diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas penyaluran Bio Solar di SPBU Tarahan, termasuk mengevaluasi kemungkinan adanya kelalaian pengawasan maupun keterlibatan oknum dalam praktik yang diduga merugikan kepentingan masyarakat.
Junaidi mendesak agar apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak SPBU atau penyalur, diberikan sanksi administratif yang tegas dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari penghentian sementara penyaluran hingga pencabutan hak penyaluran apabila memenuhi ketentuan.
Tidak hanya itu, apabila ditemukan unsur tindak pidana, LPKSM-GML meminta agar hasil pemeriksaan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan ada kompromi apabila pelanggaran benar-benar terbukti. Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas harus menunjukkan keseriusan dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Jika SPBU terbukti melakukan penyimpangan, berikan sanksi tegas sesuai aturan. Jangan sampai fasilitas penyaluran yang seharusnya melayani masyarakat justru menjadi celah penyalahgunaan subsidi negara,” tegas Junaidi.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada operator atau konsumen yang berada di lapangan. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak pengelola, pemilik SPBU, ataupun jaringan penampungan dan distribusi ilegal, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
UU Migas Mengatur Ancaman Pidana Berat
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi setiap orang yang terbukti melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Dengan demikian, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya tindak pidana, LPKSM-GML meminta aparat penegak hukum tidak ragu menerapkan ketentuan hukum secara profesional dan tanpa pandang bulu.
APH Diminta Tidak Hanya Menunggu Laporan
LPKSM-GML juga meminta Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, dan Polsek Katibung memberikan perhatian terhadap informasi yang telah viral tersebut.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan penampungan, pengumpulan, maupun distribusi kembali BBM subsidi di luar ketentuan.
Jangan sampai dugaan penyimpangan hanya menjadi pembicaraan di media sosial tanpa ada kejelasan tindak lanjut dari institusi yang memiliki kewenangan.
Jangan Sampai Viral, Baru Bergerak
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Lampung Selatan.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan agar tidak menyalahgunakan BBM subsidi. Masyarakat membutuhkan pengawasan nyata, transparansi penyaluran, serta kepastian bahwa setiap dugaan penyimpangan ditangani secara profesional.
Jika dugaan dalam video tersebut tidak benar, pihak-pihak yang disebut atau berkaitan juga berhak mendapatkan ruang klarifikasi dan pemulihan nama baik.
Namun, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, aparat penegak hukum dan instansi pengawas harus bertindak tegas tanpa pandang bulu.
Sebab, subsidi negara bukan untuk dipermainkan, apalagi dijadikan sumber keuntungan bagi pihak yang tidak berhak.
Kini publik menunggu langkah konkret Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, Pertamina Patra Niaga, dan BPH Migas untuk memberikan kejelasan atas informasi yang telah menjadi perhatian masyarakat tersebut.
