OPINI REDAKSI RUANG NEWS INDONESIA
Kebebasan pers bukan kebebasan untuk mengarang fakta. Namun, keterbukaan informasi juga bukan pilihan bagi pejabat publik. Ketika ruang konfirmasi tertutup, jangan kemudian seluruh persoalan dibebankan kepada wartawan.
RUANG NEWS INDONESIA – Hubungan antara pers dan pejabat publik seharusnya dibangun atas dasar kemitraan yang sehat, profesional, dan saling menghormati. Pers menjalankan fungsi jurnalistik untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, sedangkan pejabat publik memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal keterbukaan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.
Tidak sedikit wartawan yang ketika hendak melakukan konfirmasi terhadap suatu persoalan justru menghadapi kesulitan. Pesan melalui WhatsApp tidak mendapatkan jawaban, panggilan telepon tidak direspons, bahkan upaya bertemu secara langsung terkadang tidak membuahkan hasil.
Padahal, konfirmasi merupakan bagian penting dalam proses jurnalistik. Wartawan membutuhkan keterangan dari pihak yang berkaitan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari satu sudut pandang.
Ironisnya, ketika pemberitaan akhirnya diterbitkan, justru muncul keberatan. Ada yang menilai pemberitaan tidak benar, dianggap hoaks, mencederai etika jurnalistik, bahkan dipandang merugikan nama baik pejabat atau institusi tertentu.
Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: Jika ruang konfirmasi sejak awal terbuka, apakah polemik pemberitaan seperti ini harus terjadi?
Jangan Hanya Menuntut Pers Profesional, Tetapi Tutup Ruang Komunikasi
Ruang News Indonesia memandang bahwa profesionalisme jurnalistik memang tidak bisa ditawar. Wartawan harus bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, menguji informasi, menjaga keberimbangan, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.
Namun, profesionalisme tersebut juga membutuhkan kerja sama dari narasumber.
Pejabat publik, khususnya mereka yang menduduki jabatan strategis dan mengelola urusan pemerintahan, seharusnya memahami bahwa komunikasi dengan pers merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan informasi kepada masyarakat.
Jangan sampai ketika wartawan menghubungi untuk meminta klarifikasi, komunikasi justru terputus. Tetapi setelah berita terbit, pihak yang bersangkutan baru menunjukkan keberatan dan mempertanyakan mengapa pemberitaan tidak memuat penjelasan dari dirinya.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang benar dan siapa yang salah. Persoalannya adalah bagaimana membangun komunikasi yang sehat agar informasi yang sampai kepada masyarakat benar-benar utuh.
Kita juga harus memahami bahwa pejabat publik merupakan pihak yang menjalankan amanah jabatan dengan menggunakan anggaran negara maupun daerah yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas bukanlah sesuatu yang seharusnya dipandang sebagai beban.
Memang, tidak setiap pejabat harus selalu tersedia setiap saat untuk menjawab seluruh pertanyaan wartawan. Namun, bukan berarti komunikasi publik boleh diabaikan, apalagi menyangkut persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Jika pejabat berhalangan memberikan keterangan secara langsung, bukankah dapat disampaikan melalui pejabat berwenang, juru bicara, PPID, atau saluran resmi lainnya?
Mengapa harus membiarkan ruang komunikasi menjadi buntu?
UU Pers Memberikan Hak kepada Wartawan, Sekaligus Menuntut Tanggung Jawab
Persoalan ini perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum, bukan sekadar perasaan tersinggung atau ketidaksukaan terhadap suatu pemberitaan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan landasan yang jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers.
Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Kemudian, Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 6 memberikan peranan kepada pers untuk:
- Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan supremasi hukum.
- Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Artinya, kerja jurnalistik bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pelayanan publik.
Akan tetapi, kemerdekaan pers bukan pula kebebasan tanpa batas.
Pasal 5 ayat (1) UU Pers mewajibkan pers memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah.
Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) juga mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi.
Dengan demikian, wartawan dan perusahaan pers harus memahami bahwa kebebasan jurnalistik selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional.
Keterbukaan Informasi Publik Bukan Sekadar Slogan
Selain UU Pers, terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis dan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Pasal 7 UU Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan hukum.
Pasal 9 juga mengatur kewajiban badan publik mengumumkan informasi publik secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan.
Ketentuan tersebut seharusnya menjadi pengingat bagi setiap pejabat dan penyelenggara pemerintahan bahwa informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik bukanlah milik pribadi pejabat.
Ada mekanisme, ada kewajiban, dan ada batasan informasi yang memang dikecualikan oleh undang-undang.
Karena itu, apabila terdapat wartawan yang membutuhkan informasi mengenai program pemerintah, penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelayanan masyarakat, maupun kebijakan publik, seharusnya tersedia saluran komunikasi yang jelas dan dapat diakses.
Jangan sampai keterbukaan informasi hanya terdengar indah dalam pidato, tetapi sulit ditemukan dalam praktik pelayanan sehari-hari.
Kesaksian Aiman Witjaksono: Produk Jurnalistik Jangan Mudah Ditarik ke Ranah Pidana
Persoalan perlindungan karya jurnalistik kembali menjadi perhatian setelah Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, memberikan kesaksian dalam persidangan perkara Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya, Aiman mempertanyakan penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Ia menilai, ketika sebuah tayangan telah melalui proses jurnalistik dan mengupayakan keberimbangan atau cover both sides, penyelesaian keberatan terhadap produk tersebut perlu memperhatikan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers.
Aiman juga mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai clearing house atau rumah penjernih informasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, apabila produk jurnalistik mudah ditarik ke dalam persoalan pidana, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh wartawan dan perusahaan pers, tetapi juga oleh narasumber yang mungkin menjadi takut menyampaikan informasi kepada media.
Pesan tersebut patut menjadi bahan refleksi bersama.
Sebab, demokrasi membutuhkan pers yang merdeka, narasumber yang berani menyampaikan informasi, serta pejabat publik yang tidak alergi terhadap pertanyaan dan kritik.
Namun, ada satu hal yang juga perlu ditegaskan: prinsip cover both sides bukan sekadar menghadirkan dua pihak dalam sebuah tayangan atau pemberitaan. Prinsip tersebut harus dijalankan melalui upaya verifikasi, pengujian informasi, dan pemberian kesempatan yang wajar kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan.
Pers tidak berkewajiban menghakimi atau menetapkan seseorang bersalah. Tugas pers adalah mengumpulkan, menguji, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara bertanggung jawab.
Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, UU Pers telah menyediakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik juga dapat disampaikan melalui Dewan Pers sesuai kewenangannya.
Tetapi, prinsip perlindungan pers juga tidak boleh ditafsirkan sebagai kekebalan mutlak terhadap hukum. Produk jurnalistik tetap harus memenuhi ketentuan hukum dan standar profesional.
Ketika Konfirmasi Tidak Dijawab, Wartawan Tetap Harus Berpegang pada Etika
Ruang News Indonesia juga perlu menegaskan satu hal penting.
Kesulitan menghubungi narasumber tidak serta-merta membenarkan wartawan menerbitkan informasi yang belum terverifikasi. Tidak adanya jawaban bukan berarti tuduhan otomatis benar. Begitu pula, tidak adanya klarifikasi tidak boleh dijadikan alasan untuk membangun kesimpulan sepihak.
Wartawan harus tetap mengupayakan konfirmasi secara patut, mencatat waktu dan cara komunikasi, mencari dokumen pendukung, menguji keterangan dari sumber lain, serta memberikan penjelasan secara proporsional apabila pihak yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita diterbitkan.
Jika diperlukan, upaya konfirmasi dapat dilakukan melalui surat resmi, PPID, pejabat yang berwenang, atau mendatangi kantor instansi terkait dengan tetap menghormati prosedur dan batas-batas profesional.
Sebab, yang dibutuhkan bukan keberanian menerbitkan berita tanpa pertimbangan, melainkan keberanian menyampaikan fakta yang telah diuji.
Wartawan tidak boleh menggunakan profesinya untuk menekan, mengintimidasi, meminta imbalan, atau memaksakan narasumber memberikan jawaban.
Sebaliknya, pejabat juga tidak seharusnya menggunakan jabatannya untuk membatasi komunikasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Keduanya harus berjalan sesuai aturan.
Menyebut Berita Hoaks Tidak Cukup dengan Pernyataan Keberatan
Ada kecenderungan ketika suatu pemberitaan tidak sesuai dengan harapan pihak tertentu, istilah hoaks atau berita bohong dengan mudah dilontarkan.
Padahal, penilaian terhadap suatu produk jurnalistik harus didasarkan pada substansi, fakta, sumber informasi, proses verifikasi, konteks, dan bukti yang dapat diuji.
Jika terdapat kekeliruan data, perusahaan pers harus bersedia melakukan koreksi.
Jika terdapat informasi yang belum lengkap, media harus memberikan ruang untuk melengkapi pemberitaan.
Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan, hak jawab merupakan mekanisme yang dijamin undang-undang.
Namun, keberatan terhadap pemberitaan juga seharusnya disampaikan dengan cara yang benar, bukan semata-mata melalui tudingan tanpa menunjukkan bagian mana yang dianggap keliru dan apa fakta pembandingnya.
Perlu dipahami bahwa berita yang kritis tidak otomatis menjadi berita hoaks. Begitu pula, berita yang telah diterbitkan media tidak otomatis benar hanya karena menggunakan identitas perusahaan pers.
Kebenaran jurnalistik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah pentingnya Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1 yang mengharuskan wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, serta Pasal 3 yang mengharuskan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pers Bukan Musuh Pemerintah, Kritik Bukan Bentuk Permusuhan
Perlu ditegaskan bahwa media tidak memiliki kepentingan untuk memusuhi pejabat, instansi pemerintah, ataupun lembaga negara.
Pers juga bukan alat untuk menjatuhkan seseorang melalui pemberitaan.
Namun, pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk ketika ditemukan kebijakan yang perlu dikritisi, pelayanan yang belum maksimal, dugaan penyimpangan yang perlu diklarifikasi, maupun informasi publik yang belum tersampaikan secara terbuka.
Kritik terhadap pejabat bukan berarti kebencian pribadi.
Pertanyaan wartawan bukan bentuk permusuhan.
Permintaan klarifikasi bukan ancaman terhadap jabatan.
Justru komunikasi yang terbuka dapat menjadi kesempatan bagi pejabat untuk menjelaskan duduk persoalan, meluruskan informasi, sekaligus menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat.
Jangan sampai pejabat hanya nyaman ketika mendapatkan pemberitaan positif, tetapi merasa terganggu ketika media menjalankan fungsi kontrol sosial.
Demikian pula, media tidak boleh hanya berani mengkritik, tetapi mengabaikan kewajiban menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.
Jangan Sampai Masyarakat Menjadi Korban Kebuntuan Komunikasi
Pada akhirnya, pihak yang paling dirugikan dari buruknya hubungan antara pers dan pejabat publik adalah masyarakat.
Ketika informasi tidak terbuka, masyarakat kehilangan kesempatan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.
Ketika wartawan kesulitan memperoleh penjelasan, ruang publik berpotensi dipenuhi berbagai spekulasi.
Ketika media tidak melakukan verifikasi, masyarakat berisiko menerima informasi yang keliru.
Karena itu, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas ruang informasi.
Pejabat harus membuka komunikasi, memberikan penjelasan sesuai kewenangannya, serta memastikan pelayanan informasi berjalan melalui saluran yang tersedia.
Wartawan harus bekerja dengan disiplin verifikasi, menjunjung tinggi kode etik, dan tidak menjadikan keterbatasan akses sebagai pembenaran atas pemberitaan yang tidak akurat.
Sementara perusahaan pers harus memastikan setiap produk jurnalistik memiliki dasar fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penutup: Jangan Hanya Meminta Pers Menjaga Etika, Tetapi Bangun Juga Budaya Keterbukaan
Ruang News Indonesia tidak sedang mencari siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Kami juga tidak sedang membangun pembenaran atas setiap pemberitaan yang diterbitkan.
Kami percaya bahwa pers dapat melakukan kesalahan dan wajib memperbaikinya. Pejabat publik pun dapat memiliki alasan tertentu ketika belum dapat memberikan keterangan, tetapi tetap harus menghormati hak masyarakat atas informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang perlu dibangun adalah kesadaran bersama bahwa kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan demokrasi.
Jangan sampai ketika wartawan meminta konfirmasi, pintu komunikasi tertutup. Namun, ketika berita terbit, barulah muncul berbagai keberatan dan tudingan.
Jika ada yang keliru, tunjukkan letak kekeliruannya. Jika ada informasi yang perlu diluruskan, gunakan hak jawab. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, tempuh mekanisme yang disediakan Dewan Pers.
Begitu pula sebaliknya, jika pejabat memiliki kewenangan memberikan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat, jangan menjadikan jabatan sebagai tembok penghalang komunikasi.
Pers harus berani mengungkap fakta, tetapi wajib tunduk pada etika. Pejabat harus siap dikritik, tetapi tetap berhak mendapatkan pemberitaan yang adil. Keduanya tidak boleh saling meniadakan.
Sebab, jabatan memiliki batas waktu, kekuasaan memiliki batas kewenangan, tetapi kepentingan masyarakat untuk mengetahui kebenaran harus tetap dijaga.
Jangan alergi terhadap kritik. Jangan pula menyalahgunakan kebebasan pers. Yang harus kita lawan bersama bukan kritik, melainkan ketidakjujuran, ketertutupan, dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
REDAKSI RUANG NEWS INDONESIA
Kemerdekaan Pers, Keterbukaan Informasi, dan Kepentingan Publik.
