banner 728x90

LPKSM-GML Soroti P2TL PLN Sidomulyo: Penertiban Jangan Berubah Jadi Tindakan Sepihak

banner 468x60

Konsumen Minta Transparansi Pemeriksaan, Dasar Sanksi, dan Mekanisme Keberatan Dibuka ke Publik

LAMPUNG SELATAN — Dugaan pencabutan dan pembongkaran kWh meter secara sepihak oleh tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN ULP Sidomulyo di wilayah persawahan Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, mendapat sorotan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Gema Masyarakat Lampung (LPKSM-GML).

Kepala Divisi Investigasi dan Kebijakan Publik LPKSM-GML, Junaidi, menegaskan bahwa kewenangan PLN melakukan penertiban tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan bertindak tanpa prosedur.

“Kalau memang ditemukan pelanggaran, tunjukkan buktinya dan jalankan prosedurnya. Penertiban harus berdasarkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar keputusan sepihak,” tegas Junaidi, Senin (05/10/2026).

LPKSM-GML meminta PLN ULP Sidomulyo memberikan penjelasan mengenai surat tugas, hasil pemeriksaan, berita acara, dasar pengenaan sanksi atau tagihan susulan, serta mekanisme keberatan bagi pelanggan.

Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah konsumen mengaku kWh mereka dibongkar tanpa konfirmasi dan tanpa pendampingan saat pemeriksaan. Namun, LPKSM-GML menegaskan bahwa pengakuan tersebut tetap perlu diverifikasi melalui dokumen dan pemeriksaan resmi.

Hak Konsumen Tetap Harus Dilindungi

LPKSM-GML mengingatkan bahwa hak konsumen tetap dilindungi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang masih berlaku. Konsumen antara lain berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur serta memperoleh pelayanan secara benar dan tidak diskriminatif.

Sementara aspek ketenagalistrikan mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

“Kalau pelanggan terbukti melanggar, tentu harus bertanggung jawab. Tetapi jika pelanggan merasa tidak melakukan pelanggaran, mereka juga berhak mengetahui dasar pemeriksaan dan menggunakan mekanisme keberatan,” ujar Junaidi.

LPKSM-GML Soroti Transparansi Pembayaran

LPKSM-GML juga meminta PLN memastikan seluruh pembayaran terkait sanksi maupun tagihan dilakukan melalui mekanisme resmi dan tercatat, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Junaidi menegaskan, penertiban harus berlaku secara objektif dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya standar berbeda dalam menangani laporan masyarakat.

“Kalau aturan harus ditegakkan, tegakkan untuk semua. Jangan sampai pelanggan cepat ditertibkan, tetapi ketika masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran listrik lainnya justru tidak memperoleh kejelasan tindak lanjut.”

LPKSM-GML meminta PLN ULP Sidomulyo menjawab persoalan tersebut secara terbuka. Bukan sekadar mengatakan “sesuai prosedur”, tetapi menunjukkan bahwa prosedur itu benar-benar dijalankan.

Ruang News Indonesia
Berita dan Informasi Terbaru, Terupdate, dan Terpercaya.

#LPKSMGML #PLN #P2TL #PerlindunganKonsumen #PLNULPSidomulyo #WayPanji #LampungSelatan #PengawasanPublik #RuangNewsIndonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *