Hari Desa Nasional 2026 seharusnya menjadi momen optimisme bagi desa-desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan tema besar “Bangun Desa Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia”, desa kembali ditegaskan sebagai fondasi pembangunan nasional. Namun seperti banyak slogan besar lainnya, makna sesungguhnya justru diuji di lapangan—bukan di panggung peringatan.
Di Lampung Selatan, peringatan Hari Desa tahun ini berlangsung dalam suasana yang jauh dari euforia. Bukan karena desa kehilangan semangat, melainkan karena aparatur desa dihadapkan pada ketidakpastian pengelolaan anggaran. Beredarnya data simulasi penghasilan aparatur desa dan alokasi Dana Desa 2026 di grup-grup WhatsApp—meski belum resmi—cukup menjadi cermin kegelisahan yang nyata.
Dokumen tak bertanda tangan itu mungkin belum memiliki kekuatan hukum. Namun respons yang ditimbulkannya mencerminkan kondisi psikologis aparatur desa saat ini. Sebab pengalaman sebelumnya mengajarkan bahwa isu anggaran desa jarang berhenti sebagai isu. Keterlambatan pencairan Dana Desa tahap II pada tahun sebelumnya di sejumlah desa di Lampung Selatan menjadi preseden yang sulit diabaikan.
Kata menyesuaikan muncul berulang kali dalam simulasi tersebut. Sebuah kata yang terdengar netral, bahkan bijak. Namun dalam praktik pemerintahan desa, kata itu kerap berarti pengurangan, penundaan, dan pembatasan. Yang paling sering diminta menyesuaikan adalah penghasilan aparatur dan kegiatan sosial masyarakat.
Ironisnya, di saat penghasilan diminta lentur, tuntutan kerja justru semakin kaku. Administrasi harus sempurna, pelayanan publik harus cepat, program nasional harus berhasil, dan desa tetap dituntut inovatif. Aparatur desa diminta profesional sepenuhnya, sementara kepastian kesejahteraan berjalan setengah-setengah.
Di Lampung Selatan, persoalan ini menjadi lebih nyata karena sebagian aparatur desa telah terikat pada kewajiban finansial jangka panjang. Pemotongan gaji untuk cicilan pinjaman bank bukan cerita baru. Jika penghasilan berkurang, maka yang terancam bukan hanya angka di APBDes, tetapi stabilitas ekonomi keluarga aparatur desa.
Editorial ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya kebijakan pemangkasan Dana Desa secara resmi. Namun kegelisahan yang muncul patut dibaca sebagai alarm dini. Ketika aparatur desa mulai cemas sebelum kebijakan diumumkan, berarti ada masalah dalam komunikasi, kepastian, dan tata kelola fiskal.
Desa memang harus mandiri. Namun kemandirian tidak lahir dari ketidakpastian. Ia tumbuh dari kebijakan yang konsisten, anggaran yang terprediksi, dan penghargaan yang adil terhadap kerja aparatur desa. Tanpa itu, desa hanya akan sibuk bertahan—bukan membangun.
Hari Desa Nasional semestinya menjadi ruang evaluasi yang jujur. Jika desa benar-benar ditempatkan sebagai garda terdepan pembangunan, maka dukungan fiskal dan kepastian kebijakan harus berjalan seiring dengan tuntutan kinerja. Jika tidak, desa akan terus dipuji dalam pidato, tetapi diuji dalam diam.
Lampung Selatan hari ini adalah contoh kecil dari persoalan yang lebih besar. Dan dari desa-desa inilah, wajah sesungguhnya pembangunan nasional bisa dibaca—bukan dari slogan, melainkan dari keseharian aparatur yang bekerja dalam keterbatasan.
Ruang News Indonesia
Catatan Redaksi:
Editorial ini merupakan sikap redaksi berdasarkan pembacaan situasi publik dan kondisi faktual di Kabupaten Lampung Selatan. Ruang News Indonesia terbuka menerima hak jawab, klarifikasi, dan koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai bagian dari komitmen terhadap keberimbangan, akurasi, dan etika jurnalistik.
#Editorial
#HariDesa2026
#LampungSelatan
#DanaDesa
#DesaDanAnggaran
#RuangNewsIndonesia
