IRPOM Way Sulan Diduga Keluar Wilayah Penerima, Dinas Pertanian Jangan Tutup Mata, Pengawasan BPP Dipertanyakan

LAMPUNG SELATAN — Dugaan pembangunan satu titik program Irigasi Perpompaan (IRPOM) di Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, dari sembilan titik yang diperuntukkan bagi kelompok tani Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, kini memunculkan persoalan yang lebih luas.

Bukan hanya menyangkut lokasi pembangunan, tetapi juga menyangkut proses verifikasi, tanggung jawab pengawasan, serta kepastian kepatuhan terhadap ketentuan program Kementerian Pertanian.

Temuan investigasi awak media yang diperkuat pengakuan Ketua Gapoktan Asep Suhaimi dan keterangan Kepala BPP Way Sulan, Elwin, menjadi alasan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh titik pembangunan.

Dalam keterangannya, Erwin menyebut bahwa penentuan titik koordinat merupakan tugas konsultan. Ia juga menyampaikan bahwa apabila pembangunan tersebut benar berada di Lampung Timur dan dinilai melanggar aturan, pihaknya akan meminta Gapoktan membangun kembali di wilayah Lampung Selatan.

Bahkan, melalui komunikasi WhatsApp, Elwin mengakui bahwa lokasi tersebut masuk wilayah perbatasan Lampung Timur.

Pernyataan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan, bukan sekadar menjadi perdebatan mengenai status kepemilikan lahan.

Siapa Bertanggung Jawab atas Penentuan Lokasi?

Jika penentuan koordinat merupakan tugas konsultan, bukan berarti seluruh tanggung jawab pelaksanaan program otomatis berada di tangan konsultan.

Perlu dipastikan siapa yang mengusulkan lokasi, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang menyetujui titik pembangunan, serta siapa yang bertugas mengawasi realisasi pekerjaan.

Kepala BPP Way Sulan, Elwin, juga perlu menjelaskan sejauh mana fungsi pengawasan yang telah dilakukan terhadap sembilan titik tersebut.

Apalagi, ketika ditanya mengenai pengecekan langsung ke lapangan, Elwin mengaku sibuk dan memiliki banyak pekerjaan.

Jawaban tersebut tentu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan publik mengenai pelaksanaan pengawasan. Kesibukan seorang pejabat atau petugas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab yang melekat pada tugasnya.

Di sisi lain, Agus yang disebut sebagai pengawas lapangan juga perlu memberikan penjelasan mengenai proses verifikasi lokasi, pengawasan pembangunan, serta pengetahuan dan keterlibatannya terhadap titik yang berada di wilayah Lampung Timur.

Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian Harus Turun Tangan

Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan perlu segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sembilan titik IRPOM di Desa Sukamaju.

Pemeriksaan tidak cukup hanya dengan melihat keberadaan fisik bangunan. Harus ada pencocokan antara:

  • Dokumen penetapan penerima program.
  • Proposal dan rekomendasi kelompok tani.
  • Titik koordinat yang disetujui.
  • Peta administrasi wilayah.
  • Dokumen perubahan lokasi apabila ada.
  • Berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
  • Bukti realisasi anggaran dan spesifikasi teknis pembangunan.

Selain Dinas Pertanian, pihak Kementerian Pertanian yang memiliki kewenangan terhadap program tersebut juga perlu diminta memberikan penjelasan mengenai ketentuan lokasi pembangunan IRPOM.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu ditelusuri apakah persoalan tersebut merupakan kekeliruan administrasi, kelalaian pengawasan, atau pelanggaran terhadap ketentuan program.

Penanganannya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar asumsi maupun saling melempar tanggung jawab.

Jangan Tunggu Persoalan Membesar

Program pemerintah seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bukan justru memunculkan polemik akibat lemahnya transparansi dan pengawasan.

Apabila satu titik pembangunan memang berada di luar wilayah yang ditetapkan, publik berhak mengetahui siapa yang mengambil keputusan dan apa dasar administrasi yang digunakan.

Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan juga perlu menjelaskan apakah pembangunan ulang yang disampaikan Kepala BPP merupakan langkah yang telah disetujui secara resmi atau baru sebatas rencana apabila ditemukan pelanggaran.

Jangan sampai pemindahan lokasi justru dilakukan tanpa pemeriksaan dan tanpa kejelasan pertanggungjawaban atas pembangunan sebelumnya.

Program pemerintah tidak cukup dinyatakan selesai hanya karena bangunan fisiknya berdiri. Lokasi harus benar, penerima harus tepat, prosedur harus dipatuhi, dan setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi Ruang News Indonesia akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang bagi seluruh pihak untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar sembilan titik sumur bor, melainkan integritas pelaksanaan program pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan penggunaan anggaran negara.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *