Candipuro, Lampung Selatan (RuangNewsIndonesia.Com) – Panitia pelaksana Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Bimtek Bumdes) Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Aris Mustofa, memberikan pernyataan mengejutkan saat ditemui tim media pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Aris Mustofa, yang menjabat sebagai panitia penyelenggara Bimtek Bumdes Kecamatan Candipuro, mengaku bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut terpaksa dilakukan karena mengikuti perintah pimpinan.
“Saya ini hanya kepala desa, jadi ketika ada perintah dari pimpinan atau atasan, saya harus melaksanakannya,” ujarnya. “Tidak mungkin saya menolak atau tidak melaksanakan perintah, apapun itu.”
Ketika ditanya mengenai biaya peserta Bimtek Bumdes yang mencapai Rp5 juta per desa, Ketua Badan Koordinasi Aparatur Desa (BKAD) Kecamatan Candipuro ini tidak dapat memberikan penjelasan rinci.
“Maaf, Mas Wartawan, kalau soal sumber dana, saya tidak tahu. Silakan tanya langsung kepada Camat Candipuro,” katanya. “Saya benar-benar tidak tahu dari mana sumber dananya. Yang saya tahu, setiap peserta membayar Rp5 juta dan langsung diserahkan kepada panitia dari pihak ketiga, yaitu CV. Mitra Mandiri Sejahtera (MMS), yang ditandatangani oleh Saefudin.”
Aris Mustofa menyarankan agar wartawan melakukan konfirmasi langsung kepada Saefudin atau Camat Candipuro untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas.
“Tapi kalaupun dalam pelaksanaan ini akan menjadi masalah di kemudian hari, saya siap mengganti anggarannya. Anggap saja kegiatan Bimtek Bumdes ini tidak pernah ada,” tutup Aris Mustofa dengan nada berapi-api.
Untuk melengkapi data dan informasi, tim media menghubungi Saefudin selaku penyedia pelaksanaan kegiatan dari CV. MMS melalui sambungan telepon. Saefudin mengarahkan agar menghubungi Aris Mustofa dan Camat Candipuro untuk kejelasan lebih lanjut, kemudian menutup telepon.
Camat Candipuro, Sumiyati SE, saat ditemui di rumah dinasnya, menyatakan bahwa pihaknya mengetahui kegiatan Bimtek Bumdes setelah menerima surat pemberitahuan dari CV. MMS. Menurutnya, kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan sebelumnya pada bulan Mei 2025 di Negeri Baru Resort Kalianda.
Namun, Sumiyati mengaku tidak mengetahui besaran biaya pendaftaran peserta dan asal pos anggaran. Ia menyarankan agar wartawan menghubungi Aris Mustofa dan Saefudin untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.
“Kalau untuk tahun anggaran, saya kira semua desa sudah ketuk palu setelah Musrenbang dilaksanakan. Nah, kalau memakai dana lain, dari mana pos anggarannya?” ujar Camat Candipuro.
