Lampung Selatan, Ruang News Indonesia— Dua panggung berdiri dalam waktu yang nyaris bersamaan. Di satu sisi, buruh PT San Xiong Steel Indonesia menyuarakan hak yang mereka anggap belum tuntas. Di sisi lain, Bupati Radityo Egi Pratama memaparkan capaian kinerja dengan angka-angka yang tersusun rapi, (27/2/2026).
Data resmi menyebut, sepanjang 2025, anggaran Rp10,57 miliar direalisasikan untuk penanganan jalan 5.824 meter dan drainase 61 meter di wilayah Katibung. Angka-angka itu terdengar tegas, presisi, dan terukur. Presentasi kinerja berjalan, grafik naik, dokumentasi rapi.
Namun di sisi lain, buruh menyampaikan bahwa skema pembayaran 70 persen gaji yang disepakati sebagai solusi sementara belum sepenuhnya mereka rasakan. Bagi pekerja, 70 persen bukan sekadar angka. Itu beras di dapur. Itu biaya sekolah anak. Itu cicilan yang tak bisa ditunda.
Satirnya, jalan boleh jadi sudah lebih halus, tetapi kegelisahan justru terasa semakin kasar.
Secara normatif, pemerintah daerah memiliki fungsi pembinaan ketenagakerjaan dan menjaga stabilitas sosial. Pertanyaannya menjadi tajam: apakah fungsi itu hanya aktif saat seremoni dan paparan kinerja? Ataukah juga hadir ketika hubungan industrial memanas dan warga meminta perlindungan?
Investigasi sosial di Katibung memperlihatkan kontras yang sulit diabaikan. Infrastruktur bergerak cepat dengan pagu anggaran jelas. Sementara penyelesaian hak pekerja berjalan lambat dalam lorong negosiasi yang berliku.
Tak ada yang menafikan pentingnya pembangunan jalan. Tetapi publik juga berhak bertanya: apa arti capaian kinerja jika pada saat yang sama buruh merasa belum memperoleh haknya secara utuh?
Di titik ini, muncul pertanyaan mendasar yang tak bisa dihindari: apa sebenarnya tugas pemerintah? Apakah sekadar memastikan serapan anggaran tercapai? Ataukah memastikan ketika rakyat—termasuk buruh—menghadapi persoalan mendesak, negara hadir sebagai penyeimbang dan penjamin keadilan?
Kapan pemerintah seharusnya hadir untuk rakyat? Saat angka-angka dipublikasikan? Atau saat suara buruh mulai pecah karena dapur tak bisa menunggu?
Katibung memberi cermin. Di satu sisi, capaian dipaparkan. Di sisi lain, buruh menjerit. Dan publik menunggu satu hal yang lebih penting dari grafik dan meteran jalan: keberpihakan yang nyata.
Ruang News Indonesia — Berita dan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya.
#RuangNewsIndonesia #LampungSelatan #Katibung #BuruhMenjerit #HakPekerja #KinerjaPemerintah #SuaraRakyat
